Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemulangan WNI di Sabah Tergantung Penyelesaian Konflik

Kompas.com - 15/03/2013, 02:15 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemulangan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di tempat evakuasi di Sabah, Malaysia, menunggu penyelesaian konflik negeri jiran itu dengan Kerajaan Sulu. Para pengusaha perkebunan sawit yang mempekerjakan WNI tak berani mengambil risiko di tengah konflik sengketa wilayah tersebut.

"Kami masih menjaga WNI di sana (Sabah). Pemulangan mereka menunggu kabar Pemerintah Malaysia menyelesaikan masalah itu," kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Ditjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri, Tatang Budie Utama Razak, di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (14/3/2013). Pengusaha perkebunan sawit yang mempekerjakan WNI, ujar dia, memutuskan tak menggunakan WNI di lahan mereka selama konflik masih berlangsung.

Selama para pekerja WNI ini berada di tempat pengungsian, kata Tatang, segala keperluannya dipenuhi para pengusaha yang merekrut mereka. "Sampai ada kesepakatan damai Pemerintah Malaysia dan Kerajaan Sulu, " ujar dia.

Seluruh pekerja WNI di perkebunan sawit, menurut Tatang, sudah dapat diungsikan dari tempat kerja mereka. Meski terdampak dari sisi ekonomi, tak ada korban jiwa dari WNI akibat konflik ini. Dia pun mengatakan tak ada eksodus pekerja WNI meninggalkan Sabah melalui Tawau dan Nunukan.

Lalu lintas orang Indonesia di kedua pos perlintasan antarnegara itu, menurut Tatang, adalah aktivitas biasa, bukan pekerja perkebunan sawit. "Mereka banyak orang Indonesia, tidak ada paspor, tapi pakai kartu pas saja sudah bisa mondar-mandir. Tidak ada eksodus besar-besaran seperti yang diberitakan media," tegas dia.

Sebelumnya, pasukan Kerajaan Sulu menyergap sejumlah aparat kepolisian di Sabah, Malaysia, pekan lalu. Sejak saat itu, konflik bersenjata antara pasukan Sulu dengan Kepolisian Diraja Malaysia terus terjadi hingga menimbulkan korban di kedua belah pihak.

Diperkirakan ada sekitar 1.200 WNI yang tinggal di Sabah. Mereka sebagian besar adalah para pekerja di ladang sawit. Konsulat Jenderal RI (KJRI) di Kota Kinabalu telah mengirim surat resmi kepada Ketua Majelis Keselamatan Negara Negeri Sabah, meminta jaminan keselamatan terhadap WNI/TKI.

KJRI juga sudah mengirimkan surat ke seluruh manajer ladang sawit di Sabah. Isi surat itu adalah meminta pihak manajemen menjaga keselamatan WNI/TKI dan membekali para WNI/TKI dengan dokumen perjalanan untuk keperluan keluar kebun sawit.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Sabah Berdarah

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

    Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

    Nasional
    Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

    Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

    Nasional
    Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

    Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

    Nasional
    Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

    Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

    Nasional
    Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

    Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

    Nasional
    Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

    Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

    Nasional
    Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

    Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

    Nasional
    Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

    Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

    Nasional
    Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

    Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

    Nasional
    Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

    Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

    Nasional
    Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

    Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

    Nasional
    Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

    Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

    Nasional
    Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

    Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

    Nasional
    Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

    Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

    Nasional
    Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

    Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com