Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masa Lalu yang Belum Tuntas di Sabah

Kompas.com - 05/03/2013, 08:18 WIB

Tepat 9 Februari lalu, 100-300 orang asal Filipina selatan, yang sebagian bersenjata, mendarat di salah satu pantai di Negara Bagian Sabah, Malaysia. Mereka lalu membangun permukiman sementara di kota pantai Lahad Datu.

Kedatangan mereka ke Sabah bukan dalam rangka mengungsi atau menjadi imigran gelap pencari kerja, seperti sering terjadi di kawasan perbatasan Malaysia-Filipina itu.

Kehadiran warga yang mengaku keturunan dan utusan Kesultanan Sulu di Filipina itu membawa misi besar. Mereka bertekad mengklaim dan mengambil kembali tanah warisan leluhurnya di Sabah.

Belakangan situasi berkembang memburuk. Antara kelompok penyusup dan aparat keamanan Malaysia terlibat baku tembak. Kontak tembak pertama kali terjadi, Jumat (1/3), yang memakan 14 korban jiwa. Hari Sabtu, jumlah korban tewas dari kedua belah pihak mencapai 27 orang, setelah terjadi baku tembak lagi di bagian lain Sabah.

Jumlah itu dikhawatirkan akan terus bertambah mengingat upaya pengejaran oleh aparat terus berlangsung. Kelompok penyusup juga mengaku tak mau menyerah dan akan terus melawan sampai Pemerintah Malaysia bersedia duduk satu meja untuk berunding.

Tak dilibatkan

Aksi nekat kelompok penyusup yang ”menginvasi” wilayah Sabah itu terjadi tak lama setelah Pemerintah Filipina dan kelompok separatis Front Pembebasan Islam Moro (MILF) di Filipina Selatan menandatangani kesepakatan damai pada Oktober 2012.

Beberapa saat sebelum kesepakatan damai ditandatangani, Jamalul Kiram III (74), Sultan Sulu saat ini, merasa dikhianati lantaran tanpa alasan jelas dikecualikan dari proses perundingan, yang difasilitasi Malaysia itu.

Profesor hukum Universitas Filipina, Harry Roque, seperti dikutip BBC, melihat seluruh peristiwa itu terkait satu sama lain. Semua kejadian itulah yang kemudian melatarbelakangi apa yang terjadi sekarang di Sabah.

Menurut Roque, lantaran kecewa, Kesultanan Sulu kemudian memilih memisahkan diri dan berupaya mengumpulkan kembali seluruh wilayah kerajaannya, yang tersebar di sejumlah kepulauan di Filipina Selatan hingga Sabah.

Sejarah mencatat, pada tahun 1658, Sultan Brunei menghadiahkan wilayah Sabah ke Sultan Sulu atas bantuan yang diberikan dalam melawan pemberontakan di Brunei.

Pada masa penjajahan Inggris, tepatnya pada tahun 1878, wilayah Sabah disewa oleh British North Borneo Company.

Perusahaan itu harus membayar uang pajak senilai 1.600 dolar AS per tahun. Dalam kontrak disebutkan bahwa uang sewa akan terus dibayarkan selama Sabah masih dalam kekuasaan perusahaan tersebut.

Saat Inggris pergi dan Sabah kemudian menjadi bagian dari wilayah negara Malaysia, Pemerintah Malaysia masih meneruskan pembayaran itu. Hingga kini, Malaysia masih membayar sekitar 5.000 ringgit Malaysia (Rp 15,6 juta) per tahun kepada pewaris Kesultanan Sulu.

Persoalan awalnya muncul ketika Inggris memerdekakan Malaysia. Sejak tahun 1963, saat Sabah dinyatakan masuk wilayah Malaysia, secara sepihak Inggris menginterpretasikan isi kontrak secara berbeda dari sebelumnya.

Pihak Inggris menganggap uang yang dibayarkan ke Kesultanan Sulu sebagai uang untuk mengalihkan kepemilikan Sabah walau proses pembayarannya masih terus berlangsung dan diwariskan ke Pemerintah Malaysia sampai sekarang.

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com