Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR Diminta Contoh Politisi Jepang

Kompas.com - 04/03/2013, 12:45 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota parlemen di Indonesia diminta becermin kepada pengalaman politisi di Jepang dalam mengurangi praktik korupsi. Setiap anggota parlemen di Jepang diwajibkan melaporkan secara terbuka kegiatan hingga keuangan kepada publik.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon di Jakarta, Senin (4/3/2013), menyikapi hasil pertemuannya dengan sejumlah anggota Parlemen Partai Demokrasi Liberal (LDP) pekan lalu di Jepang.

Fadli mengatakan, setiap anggota parlemen di Jepang wajib membuat laporan kegiatan tahunan lalu dipublikasikan ke dunia maya sehingga dapat diakses publik. Mereka juga diwajibkan melaporkan pemasukan dan pengeluaran keuangan secara rinci, bahkan hingga pengeluaran yang hanya sebesar 1 Yen.

Dikatakan Fadli, prinsip transparansi itu berdampak baik dalam pengurangan korupsi politik di Jepang. "Pernah ada kasus anggota parlemen bernama Toshikatsu Matsuoka dari LDP yang berusaha memanipulasi laporan penggunaan listrik. Padahal, acara dilakukan di Gedung Parlemen. Dia menjadi bulan-bulanan media dan publik. Meskipun jumlah uang listrik itu tidak seberapa, dia merasa malu hingga akhirnya bunuh diri," kata Fadli.

Fadli menambahkan, selain karena tingginya biaya politik, maraknya kasus korupsi yang menjerat politisi di Indonesia disebabkan minimnya transparansi. Anggota Dewan di Indonesia selama ini tidak diwajibkan melaporkan kegiatan tahunan. Akhirnya, mereka merasa tak diawasi secara langsung oleh rakyat.

"Jika ada kewajiban laporan yang sama diterapkan di Indonesia, saya yakin bisa mengurangi korupsi. Ke depan, anggota DPR seharusnya memberikan laporan kegiatan dan keuangan kepada partai dan publik," pungkas Fadli.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com