Anas Effendi Akhirnya Dilantik

jakarta, kompas - Mantan Wali Kota Jakarta Selatan Anas Effendi akhirnya dilantik sebagai Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DKI Jakarta, Senin (25/2). Anas tidak menghadiri pelantikan jabatan barunya pada 14 Februari.

Kemarin, Anas dilantik di Balaikota oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Fadjar Panjaitan atas nama gubernur. ”Saya sudah dilantik di ruang kerja Sekda,” ujar Anas.

Fadjar membenarkan dia telah melantik Anas. ”Ya, harus mau, masa enggak mau. Dia (Anas) harus bersedia ditempatkan di mana saja,” katanya.

Anas mengatakan, dia tidak hadir saat pelantikan karena pergantian jabatan itu mendadak sehingga dia memerlukan waktu untuk konfirmasi dan komunikasi dengan sekretaris daerah.

Beberapa hari setelah pelantikan, Anas menghadap Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk menanyakan soal mutasi. Ketika itu Basuki mengatakan, mutasi itu hanya rotasi, tak terkait baik atau buruknya kinerja Anas. Jabatan Anas pun tidak diturunkan.

Anas membantah bahwa dia tidak datang ke kantornya yang baru selama 10 hari terakhir. ”Setiap hari, saya ke kantor. Setelah ini saya juga ke kantor,” ujarnya.

Mengenai program kerja, Anas belum mau membeberkan. ”Nantilah, saya belajar dulu,” tutur Anas.

Anas tidak memiliki latar belakang sebagai pustakawan. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menempatkan Anas sebagai Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah sempat dipertanyakan.

Jokowi beralasan, langkah mutasi itu hak prerogatif gubernur. ”Saya sudah bolak-balik bilang, di tempat mana pun, tidak ada tempat yang basah, tidak ada tempat yang kering. Semuanya sama,” kata Jokowi.

Dia menambahkan, ”Kalau bisa menjadikan sebuah badan atau sebuah dinas bermanfaat bagi masyarakat. Saya kira jabatan yang bermanfaat itulah yang diharapkan masyarakat. Perkara nanti baru sebulan atau enam bulan sudah pindah lagi, itu beda soal. Yang paling penting semua harus punya persepsi, di mana pun itu adalah tugas dari masyarakat.”

Pengganti Anas, lanjut Jokowi, sudah disiapkan. Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih membahas soal pengganti itu dengan DPRD DKI Jakarta. (FRO)