Kecewa kepada Filipina

LAHAD DATU, SENIN - Ratusan warga Kesultanan Sulu, yang awal pekan lalu mendarat dan mengklaim akan menetap di Lahad Datu, Sabah, Malaysia, mengaku terpaksa ”hijrah” dari Filipina. Mereka kecewa tak pernah dilibatkan dalam proses perdamaian di Filipina selatan.

Menurut Jamalul Kiram III (74), mantan Sultan Sulu di kawasan Filipina selatan, Senin (18/2), proses perjanjian damai di kawasan itu telah mengabaikan kesultanannya. Pemerintah Filipina, menurut dia, memberikan terlalu banyak porsi negosiasi kepada Front Pembebasan Islam Moro (MILF).

”Kami pergi ke Malaysia sebagai aksi protes untuk merespons ketidakadilan dalam proses perjanjian damai itu,” ujar Jamalul.

Terkait sikap tersebut, Jamalul mengaku tidak akan surut langkah. Dia dan semua pengikutnya mengaku siap mati demi mempertahankan prinsip dan tanah mereka.

Sebelumnya, sejumlah analis memang pernah memperingatkan, penandatanganan perjanjian damai bersejarah, yang menandai akhir 40 tahun konflik berdarah di Filipina selatan, berpotensi besar memicu ketidakstabilan.

Potensi ketidakstabilan terjadi lantaran dalam prosesnya banyak pihak, terutama para pemimpin suku berpengaruh dan punya banyak pengikut, tidak dilibatkan dalam negosiasi menuju perjanjian damai. Tidak hanya itu, para analis juga mengaku khawatir persoalan yang muncul juga akan berdampak memicu ketegangan antara Filipina dan negara tetangganya, Malaysia.

Apalagi selama ini kedua negara kerap bermasalah di sepanjang wilayah perbatasan laut mereka, terutama terkait keberadaan para pendatang ilegal dan masalah keamanan lain.

Seperti diwartakan, awal pekan lalu sekitar 100 orang bersenjata, yang mengaku sebagai tentara Kesultanan Sulu, mendarat di wilayah Sabah, lalu mendirikan rumah-rumah untuk bermukim.

Mereka mengklaim wilayah Sabah sebagai bagian dari tanah kekuasaan Kesultanan Sulu dahulu. Ratusan aparat kepolisian Malaysia dengan senjata berat dikerahkan mengepung daerah itu hingga sekarang.

Upaya negosiasi juga terus dilakukan aparat kepolisian Malaysia. Walau demikian, diyakini upaya negosiasi tersebut akan berujung buntu.

Salah seorang pejabat Malaysia, akhir pekan lalu, mengatakan akan segera mendeportasi para warga Filipina itu tanpa merinci lebih jauh bagaimana hal itu akan dilakukan.

Negosiasi dengan Filipina

Jamalul menambahkan, pihaknya pada tahap awal proses perdamaian di Filipina selatan memang pernah diminta ikut terlibat. Hal itu lantaran lahan dan wilayah kekuasaan kesultanannya dipastikan masuk ke dalam rencana kawasan otonomi Muslim yang baru, yang akan didirikan sesuai isi perjanjian damai tersebut.

Akan tetapi, Pemerintah Filipina secara sepihak tiba-tiba menolak dan mengecualikan mereka tanpa memberi tahu alasannya. Jamalul mengaku telah memprotes hal itu saat Presiden Benigno Aquino III menyaksikan penandatanganan kesepakatan damai di Manila, Oktober lalu.

”Kami tidak pernah dimintai masukan. Saat kami tahu Pemerintah Filipina dan MILF akan terus menandatangani perjanjian damai itu, kami menggelar pertemuan pada 11 Oktober,” ujar Jamalul.

Menurut dia, pertemuan tersebut menyepakati bahwa mereka akan bertindak demi mengklaim tanah kekuasaan mereka. Caranya dengan mengklaim kembali seluruh daerah kekuasaan Kesultanan Sulu, termasuk di wilayah Sabah.

Pada masa penjajahan Inggris, tambah Jamalul, sebuah perusahaan dagang Inggris di Sabah pernah membuat perjanjian sewa lahan milik kesultanannya di sana. Setiap tahun mereka membayar uang sewa lahan itu ke Kesultanan Sulu. Lahan itulah yang sekarang akan mereka klaim kembali.

Menurut rencana, Selasa ini pihak kesultanan akan mengirim surat kepada Pemerintah Malaysia untuk memulai proses negosiasi terkait masalah itu. (REUTERS/DWA)