PBB Harus Gelar Penyelidikan Kejahatan Perang Suriah

GENEVA, KOMPAS.com - Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) harus segera gelar penyelidikan terkait kejahatan perang di Suriah. Demikian penjelasan mantan penuntut PBB Carla del Ponte, Senin (18/2/2013).

"Komunitas internasional, dan Dewan Keamanan PBB, harus mengambil keputusan terkait masalah ini," kata Del Ponte, anggota komisi mandat PBB untuk penyelidikan konflik Suriah.

"Kami mengusulkan Pengadilan Kriminal Internasional untuk bertindak. Kami tak bisa memutuskan, namun kami meminta komunitas internasional untuk bertindak. Karena ini saatnya untuk bertindak," tambah Del Ponte.

Sejumlah laporan mengatakan baik pasukan pemerintah maupun pemberontak sama-sama melakukan kejahatan perang, meskipun banyak pihak lebih menyalahkan pasukan pemerintah.

Keputusan untuk memberikan wewenang penyelidikan kepada ICC sepenuhnya adalah kewenangan Dewan Keamanan PBB. Namun, di dalam tubuh DK PBB sendiri masih terdapat perbedaan pendapat antara Barat dan Rusia plus China yang merupakan sekutu lama Suriah.

China mendukung Rusia yang menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan resolusi DK PBB yang akan memberikan lebih banyak tekanan terhadap rezim Presiden Bashar al-Assad.

Beijing juga mendesak perlunya dialog untuk menghentikan kekerasan yang sudah terjadi hampir dua tahun di Suriah.

Melihat kondisi di Suriah, Del Ponte secara terang-terangan mengatakan komunitas internasional sudah gagal mencegah terjadinya kejahatan perang di Suriah.

"Setelah dua tahun, sangat luar biasa Dewan Keamanan PBB belum membuat keputusan. Keadilan harus ditegakkan. Segera," kata Del Ponte.

"Jumlah korban tewas terus bertambah setiap hari. Keadilan harus ditegakkan," Del Ponte menegaskan.

Komisi penyelidikan sudah dibentuk pada 2011 oleh Dewan HAM PBB. Dewan HAM dijadwalkan memberikan sebuah daftar rahasia yang memuat daftar nama individu, unit militer dan milisi yang diduga terlibat dalam kejahatan perang di Suriah.

Del Ponte sudah dikenal akan sikap tegasnya saat menangani kasus-kasus kejahatan perang di Rwanda dan bekas Yugoslavia.