Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bocah Balita Terlindas Mobil Terkait Kebijakan Satu Anak

Kompas.com - 07/02/2013, 13:43 WIB

BEIJING, KOMPAS.com — Kepolisian China menahan dua orang yang diduga menabrak seorang balita berusia 13 bulan hingga tewas menggunakan mobil milik Departemen Keluarga Berencana, Kamis (7/1/2013).

Kematian bocah balita itu memicu kemarahan terkait kebrutalan aparat penegak hukum di negeri itu dan kerasnya kebijakan satu anak.

Kejadian ini berawal saat 11 petugas pemerintah memeriksa sebuah keluarga yang sudah memiliki dua anak perempuan di Ruian, Provinsi Zhejiang.

Para petugas ini memaksa keluarga itu untuk membayar denda karena masih memiliki seorang anak lagi, laki-laki berusia 13 bulan.

Kejadian sebenarnya tidak terlalu jelas. Namun, menurut kantor berita Xinhua yang mengutip Chen Liandi, ayah si anak balita, yang mengatakan bahwa anaknya terjatuh saat terjadi pergumulan antara dia dan petugas.

Sialnya, si anak jatuh ke jalan raya tepat ketika mobil pemerintah itu melintas. Sang ayah pun terlambat menyelamatkan anaknya.

"Kami diminta membayar denda antara 30.000 dan 40.000 yuan (Rp 46,5 juta-Rp 62 juta) atau mereka akan menahan kami," kata Chen.

Akibat insiden ini, seorang Ketua Partai Komunis setempat yang hanya disebut bernama Bai dan seorang sopir bernama Chen ditahan. Keduanya dituduh "melakukan tindakan kriminal".

Namun, sejauh ini belum diperoleh informasi lebih lanjut soal penahanan itu.

"Mereka sudah kehilangan hati nurani demi uang. Mereka harus dihukum sangat berat," ujar salah seorang pengguna situs jejaring sosial Sina.

Pengguna lain bernama Pearl Bay menambahkan, program keluarga berencana di China sama dengan membunuh orang.

Akibat kebijakan satu anak ini, warga China yang memiliki lebih dari satu anak harus membayar denda. Sementara itu di sejumlah kasus, banyak perempuan China dipaksa melakukan aborsi.

Kebijakan yang sudah berlaku selama 30 tahun ini tetap dipertahankan oleh Pemerintah China karena dianggap sukses mengerem pertumbuhan penduduk dan meningkatkan perekonomian negeri.

Namun, aturan ini tak berlaku untuk warga pedesaan, etnis minoritas, dan pasangan yang juga merupakan anak tunggal.

Kini sejumlah pakar menyerukan agar aturan satu anak ini ditinjau ulang, karena tenaga kerja semakin berkurang dan jumlah orang tua semakin banyak.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com