Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua KPK: Kalau Freeport Macam-macam, Kami Sikat

Kompas.com - 06/02/2013, 21:31 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah tidak "serius" menangani dugaan korupsi di sektor tambang. Korelasi rendahnya penanganan dugaan korupsi sektor ini dengan seringnya kunjungan Duta Besar Amerika Serikat ke KPK juga dibantah.

"Tidak ada perlakuan khusus bagi Dubes AS, banyak dubes asing lain juga datang," kata Ketua KPK Abraham Samad dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Rabu (6/2/2013). Dia pun memastikan tidak ada diskriminasi dalam penanganan kasus korupsi.

Abraham menegaskan tidak ada kesepakatan apa pun antara KPK dan Duta Besar Amerika Serikat, termasuk soal tambang. "Kalau Freeport macam-macam, kami sikat," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR I Gede Pasek Suardika menyoroti rendahnya kinerja KPK dalam mengungkap kasus dugaan korupsi di sektor pertambangan. "Saya mau tanya soal kasus tambang (apakah) sudah ada yang ditangani. Kasus perusahaan asing yang diduga merugikan negara belum ada yang terungkap," ujar dia.

Korelasi rendahnya penanganan kasus dugaan korupsi sektor tambang dengan seringnya Duta Besar Amerika Serikat menyambangi KPK adalah lontaran pertanyaan dari Wakil Ketua Komisi III DPR Tjatur Sapto Edi.

Wakil Ketua KPK Adnan Pandupraja menjelaskan kedatangan Dubes Amerika Serikat ke KPK adalah bentuk penghargaan dunia luar atas kinerja KPK. "Dubes Amerika itu mau tahu bagaimana sih caranya KPK bisa begitu sukses. Bahkan mantan komisioner KPK diminta bangun KPK di Afganistan. KPK sekarang ini sudah jadi rujukan bagaimana lembaga antikorupsi bekerja," papar dia.

Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyoroti dana asing yang mengalir ke KPK. Anggota Komisi III dari fraksi tersebut, Indra, menegaskan bahwa KPK harus menghentikan kerja sama bantuan asing dalam bentuk apa pun.

Pemerintah, kata Indra, harus sanggup memberikan beasiswa ataupun dana pelatihan untuk KPK. Jangan sampai, ujar dia, KPK diinfiltrasi dengan nilai-nilai yang masuk begitu saja. "Harapan saya, stop lakukan kerja sama bantuan dari asing. Kami tunggu kerja nyata KPK untuk tangkap para penilep uang rakyat di perusahaan tambang itu," ujar Indra.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Nasional
Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com