SEOUL, JUMAT -
Mengacu pada resolusi terbaru Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disetujui secara bulat oleh 15 anggota DK PBB, Selasa lalu, Korut menganggap sanksi tambahan yang akan diterapkan kepada mereka sebagai bentuk deklarasi perang.
”Jika rezim negara boneka pengkhianat Korsel ikut berpartisipasi di dalam apa yang disebut sanksi PBB itu, sebuah tindakan fisik yang kuat akan kami ambil,” ujar pejabat Komite Reunifikasi, seperti ditayangkan kantor berita Pemerintah Korut (KCNA).
Selain mengumbar ancaman kepada AS dan Korsel, Korut tetap keras kepala untuk melanjutkan uji coba program nuklirnya. Hal ini menyusul sukses Korut meluncurkan roket jarak jauh, Desember 2012.
Sikap keras Korut mulai mengundang kegeraman China. Sekutu terdekat Korut itu turut mendukung resolusi baru DK PBB, untuk memperlihatkan ketidaksukaannya atas ulah Korut.
Ketidaksukaan China juga ditunjukkan dalam tajuk rencana harian Global Times, yang sahamnya dimiliki Harian Rakyat milik Partai Komunis China.
Disebutkan, China mengancam akan mengurangi bantuan ekonomi jika Korut tetap nekat melanjutkan rencana uji coba nuklir ketiga di tengah kecaman dan keprihatinan dunia internasional.
”Jika tes itu tetap dilakukan, China tak akan ragu mengurangi bantuannya. China mengharapkan kondisi semenanjung (Korea) yang stabil. Akan tetapi, kalaupun terjadi kekacauan di sana, hal itu tetap tidak berarti menjadi akhir dunia ini,” tulis editorial tersebut.
Bantuan ekonomi China terbilang sangat vital bagi Korut, yang lebih mengutamakan kekuatan militer, teknologi rudal balistik, serta senjata nuklir daripada menyejahterakan rakyat.
Dalam editorial di Global Times itu juga disebut betapa kecewanya Pemerintah China, yang melihat Korut seolah tak peduli dengan upaya sekutu mereka. China merasa telah berupaya keras memperlunak sanksi yang akan dijatuhkan lewat resolusi terbaru DK PBB tersebut.
Utusan khusus Korsel, Rhee In-je, di pertemuan sampingan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, menyebut presiden baru terpilih, Park Geun-hye, tak akan menoleransi setiap upaya provokasi yang dilakukan Korut. Namun, dia tetap membuka kemungkinan dialog dengan negeri itu.