Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Obama Desak Kongres Larang Senjata Serbu

Kompas.com - 18/01/2013, 03:05 WIB

Washington, RABU - Presiden Amerika Serikat Barack Obama di Washington DC, Rabu (16/1), mendesak Kongres AS untuk melarang senjata serbu model militer. Dia juga mendesak dilakukan pemeriksaan latar belakang untuk pembeli senjata api walau dia mengakui menghadapi perjuangan berat.

”Kita tidak bisa menunda ini lebih lama lagi. Saya mempertaruhkan segalanya untuk ini,” kata Obama. Dia meminta Kongres tidak menantang kemarahan publik dan menghalangi rencananya. Gedung Putih juga mempersiapkan diri untuk menghadapi pertarungan dengan kelompok lobi senjata AS.

Presiden Obama juga menandatangani 23 perintah eksekutif yang tidak perlu persetujuan Kongres, antara lain perintah untuk menyediakan data federal untuk pemeriksaan latar belakang pembeli senjata. Dia mengakui, perintah eksekutif itu hanya mempunyai dampak lebih kecil dibanding langkah luas yang memerlukan persetujuan Kongres.

”Untuk membuat perbedaan yang sungguh-sungguh dan bertahan lama, Kongres juga harus bertindak,” katanya.

Obama menyampaikan proposal pengawasan senjata api itu dalam sebuah acara di Gedung Putih, di hadapan sejumlah undangan. Di antara mereka terdapat kerabat dari 20 murid kelas I SD Sandy Hook, yang bersama enam pengajar dan staf sekolah tewas dalam penembakan massal yang dilakukan Adam Lanza pada 14 Desember 2012 di Newtown, Connecticut.

Usulan larangan baru pembelian senjata serbu model militer disampaikan mengingat senjata itu dipakai pada sejumlah penembakan massal, baru-baru ini. Pemerintah AS juga ingin menutup celah yang mengizinkan 40 persen penjualan senjata terjadi tanpa pemeriksaan latar belakang.

”Ini akan sulit,” kata Obama, saat mengungkapkan langkah yang disusun oleh gugus tugas khusus pimpinan Wakil Presiden Joe Biden.

Pertarungan politik

Proposal pengawasan senjata api ini akan membuat Obama menghadapi pertarungan politik yang berat dengan Kongres pada awal masa jabatan kedua. Pada saat bersamaan, Gedung Putih harus bernegosiasi dengan DPR AS yang dikuasai Partai Republik untuk menaikkan batas utang, pengurangan anggaran pemerintah, dan meloloskan reformasi imigrasi yang komprehensif.

Politisi Demokrat mengatakan, larangan senjata serbu dan pembatasan magasin amunisi sampai 10 putaran akan menghadapi jalan sulit di Kongres.

Kelompok lobi senjata AS, National Rifle Association (NRA), menentang proposal itu. Dalam pernyataannya, NRA mengatakan larangan itu hanya berdampak pada pemilik senjata yang jujur dan taat hukum. Adapun anak-anak tetap rentan terhadap penembakan massal.(AP/AFP/Reuters/DI)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com