MA Perintahkan Tangkap PM

ISLAMABAD, KOMPAS.com — Di tengah gencarnya serangan bom dari kelompok Taliban, Pakistan pun diguncang gelombang protes massa antikorupsi, Selasa (15/1). Muncul tuntutan hukum dan politik berupa perintah penangkapan terhadap perdana menteri dan desakan agar presiden mundur.

Mahkamah Agung (MA), Selasa, menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap PM Raja Pervez Ashraf yang dituduh terlibat tindak korupsi. Ia termasuk dalam deretan 16 tersangka kasus korupsi yang mesti diseret ke depan pengadilan negara itu.

Perintah penangkapan terhadap Ashraf ditandatangani Ketua MA Iftikhar Muhammad Chaudhry. Sebanyak 16 pejabat diduga terlibat kasus korupsi proyek pembangkit listrik pada 2010. Sebagai pengacara bagi pengawas korupsi nasional, Ketua MA berharap mereka dihadirkan dalam sidang di pengadilan, Kamis (17/1).

Pada saat proyek itu berjalan, Ashraf menjabat Menteri Air dan Listrik. Hasil penyelidikan menyebutkan telah ditemukan sejumlah dugaan korupsi yang melibatkan para pejabat di kementerian, termasuk Ashraf. Oleh karena itu, MA memerintahkan penangkapan terhadap para pejabat yang terlibat, termasuk dia yang kini menjabat PM Pakistan.

Sarang korupsi
Perintah penangkapan terhadap Ashraf dan 15 pejabat oleh MA itu muncul saat ribuan orang menggelar aksi unjuk rasa memprotes praktik korupsi oleh pejabat negara, yang merugikan negara dan rakyat banyak. Aksi dipimpin ulama populer Tahri-ul Qadri. Massa menuntut pembubaran pemerintah karena telah menjadi sarang praktik korupsi.

Aksi unjuk rasa dimulai Senin, dan kemarin memasuki hari kedua. Mereka berkeras untuk bertahan dan melanjutkan protes sampai pemerintahan PM Ashraf dilengserkan. Pemilu baru akan digelar Mei nanti, tetapi Qadri menuntut segera dibentuk pemerintah sementara, yang dikonsultasikan dengan militer dan lembaga peradilan, dan melakukan reformasi sebelum pemilu.

Menurut Qadri, pemerintahan sementara dibentuk untuk memberantas korupsi dan salah urus negara karena kekurangan energi dan terhalangnya pertumbuhan ekonomi. Pemerintah melakukan pembiaran kejahatan dan suburnya perlawanan Taliban.

Dalam tiga pekan terakhir, Pakistan dirundung serangan bom oleh kelompok Taliban, dan terakhir serangan ekstremis Sunni, Lashkar-e e-Jhangvi, terhadap warga Syiah di Quetta, Baluchistan. Lebih dari 92 orang tewas. Massa pemrotes menilai pemerintah lemah dan tidak mampu mengurus negara sehingga harus dibubarkan.

Mencermati situasi yang makin kacau itu, pihak oposisi juga mendesak Presiden mundur. Tokoh oposisi utama Pakistan, Imran Khan, mendesak Presiden Asif Ali Zardari meletakkan jabatan dan membuka jalan bagi pemilu yang bebas dan adil.

”Presiden Asif Ali Zardari harus segera mengundurkan diri. Dia tidak bisa mengadakan pemilihan yang bebas dan adil karena ia memiliki dua jabatan,” kata Khan dalam konferensi pers di Lahore, Pakistan timur.

Seruan Khan muncul setelah MA mengeluarkan perintah penangkapan Ashraf, dan sekitar 25.000 orang ikut dalam aksi protes politik terbesar di Islamabad sejak Zardari berkuasa. (AFP/AP/REUTERS/CAL)