Awal Musim Semi di Irak

Kompas.com - 15/01/2013, 02:12 WIB
Editor

Bagi AS, pembentukan demokrasi di Irak menjadi sangat penting setelah mereka gagal membuktikan tuduhan Irak mempunyai senjata pembunuh massal, sehingga AS tidak mencoreng mukanya sendiri di depan masyarakat dunia sebanyak dua kali. AS kerap menggunakan dua alasan di atas dalam menyerang Irak, yaitu alasan senjata pembunuh massal dan demokratisasi.

Hasil pemilu terakhir di negara itu (2010) adalah salah satu contoh dari tidak adanya kekuatan politik yang menjadi pemenang secara mutlak.

Kubu koalisi negara hukum dan koalisi List Iraqiyah sebagai dua kekuatan politik utama di sana mendapatkan kursi yang hampir sama di parlemen, yaitu 91 kursi bagi List Iraqiyah dan 89 kursi untuk koalisi negara hukum dari total 325 kursi di parlemen. Sisanya didapat oleh kekuatan politik lain, seperti aliansi nasional Irak (70 kursi), aliansi Kurdi (50 kursi), kelompok keagamaan, dan yang lainnya.

Komposisi kekuatan yang hampir merata ini ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, komposisi seperti itu bisa dijadikan sebagai modal awal untuk membangun demokrasi di Irak yang lebih stabil.

Kekuatan-kekuatan politik yang ada bisa saling mendukung untuk menciptakan pemerintahan yang pro-rakyat. Namun, di sisi lain, komposisi seperti ini juga bisa menimbulkan politik saling menyandera mengingat adanya peta kekuatan dan dukungan yang hampir seimbang.

Inilah kurang lebih yang terjadi di Irak pasca-pemilu 7 Maret 2010. Kekuatan-kekuatan politik yang ada acap saling bertabrakan, saling tidak percaya, dan saling menyandera. Beberapa bulan lalu, contohnya, Nouri al-Maliki melakukan kesepakatan dengan Rusia untuk membeli senjata dari Rusia senilai lebih dari 4,2 miliar dollar AS. Nouri al-Maliki mengklaim pembelian senjata ini sangat penting untuk memperkuat aparat keamanan dan persenjataan Irak (alhayat, 9/10/2012).

Namun, kesepakatan pembelian senjata itu justru membuat konflik internal Irak semakin kompleks. Kalangan oposisi (khususnya dari kubu List Iraqiyah) menuduh pembelian senjata itu untuk memperkuat politik otoritarian yang dimainkan Nouri al-Maliki terhadap lawan politiknya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bahkan, pembelian senjata itu kian memperpanas hubungan antara pemerintahan nasional Irak dan pemerintahan wilayah Kurdistan yang memiliki otonomi khusus, mengingat pembelian senjata itu kerap dianggap para elite Kurdistan sebagai upaya Baghdad melumpuhkan mereka secara paksa.

Ibarat menyiram api dengan bensin, elite pemerintahan Irak kerap merespons kritik kelompok oposisi dengan arogansi, seperti dilakukan terhadap pengunjuk rasa sejak akhir Desember lalu. Pemerintahan Nouri al-Maliki sempat mengancam membubarkan paksa pengunjuk rasa.

Bahkan tak jarang Pemerintah Irak menggunakan politik represif terhadap lawan-lawan politik dengan memanfaatkan undang-undang antiteror, seperti penangkapan para pengawal Menteri Keuangan Irak, Rafi’ al-Isawi, dan upaya penangkapan mantan Wakil Presiden Irak Thariq Hasyimi yang divonis hukuman mati oleh pengadilan Irak.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.