Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sistem Pemilu Malaysia Sudah Kuat

Kompas.com - 14/01/2013, 03:19 WIB

KUALA LUMPUR, Minggu - Pemerintah Malaysia membela sistem pemilihan umum yang diselenggarakan di negeri itu. Mereka berdalih, sistem pemilu yang ada di Malaysia saat ini sudah bebas dan adil.

Pernyataan tersebut dikeluarkan Pemerintah Malaysia, Sabtu (12/1) malam, setelah siang harinya terjadi aksi unjuk rasa besar-besaran di Stadion Merdeka, di pusat kota Kuala Lumpur. Demonstrasi itu menuntut transparansi dalam pemilu yang akan berlangsung beberapa bulan ke depan.

Aksi unjuk rasa itu merupakan ujian besar untuk pemerintahan koalisi Perdana Menteri (PM) Najib Razak selama berkuasa sejak 2008.

Pemerintah menyatakan, Komisi Pemilihan Umum telah melakukan berbagai langkah untuk menjamin pemilu akan berlangsung bebas dan adil. Langkah itu termasuk penggunaan tinta untuk pertama kalinya agar dapat mencegah kecurangan, seperti melakukan pencoblosan ganda. Selain itu, warga Malaysia yang berada di luar negeri dapat memberikan suaranya melalui surat.

Pemerintah juga memutuskan untuk memperpanjang periode kampanye. KPU juga secara konstan memperbaiki sistem perhitungan untuk memastikan akurasinya. ”Sistem pemilu Malaysia lebih kuat daripada yang sudah-sudah,” demikian antara lain pernyataan pemerintah.

Barisan Nasional

Di Selangor, PM Najib Razak menyerukan agar masyarakat Selangor tetap memilih Barisan Nasional (BN) dan tetap menjaga agar Barisan Nasional memenangi pemilu mendatang. ”Jangan ubah pemerintah pusat, pertahankan BN di Putrajaya,” ujarnya ketika berkunjung ke Selangor, Minggu.

Wakil PM Muhyiddin Yassin di tempat terpisah mengatakan, pemerintah koalisi telah membawa perdamaian dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Malaysia.

”Kita memiliki pemerintahan yang bagus dan perekonomian yang bagus pula. Jadi, mengapa kita harus berubah?” ujarnya, seperti dikutip oleh kantor berita Bernama.

Pemerintah telah melakukan banyak langkah untuk menyejahterakan rakyat, seperti menyalurkan dana kepada orang miskin dan menghapuskan undang-undang keamanan yang dianggap represif. Akan tetapi, kubu oposisi mengatakan hanya perubahan pemerintahan yang dapat menyelesaikan masalah korupsi dan diskriminasi rasial.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com