Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Assad Tak Akan Diajak dalam Transisi

Kompas.com - 11/01/2013, 03:05 WIB

Damaskus, Kamis - Utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Liga Arab untuk perdamaian Suriah, Lakhdar Brahimi, menegaskan, Presiden Suriah Bashar al-Assad tak akan diajak dalam pemerintahan transisi guna mengakhiri perang saudara. Brahimi akan menyampaikan hal itu secara langsung kepada Assad secepatnya.

Sebuah agenda damai yang disetujui negara-negara besar di Geneva pada tahun lalu mengusulkan perlunya pemerintahan sementara di Suriah. ”Sudah tentu dia tak akan menjadi bagian dari pemerintah itu,” kata Brahimi kepada Reuters di Kairo, Mesir, Rabu (9/1).

Brahimi menegaskan lagi bahwa rencana Geneva tahun lalu masih menjadi ”dasar bagi solusi Suriah”.

Perang telah meluluhlantakkan Suriah. Seperti disampaikan PBB pekan lalu, situasi kemanusiaan terus memburuk, jumlah korban tewas telah lebih dari 60.000 orang.

Menurut Brahimi, konflik Suriah harus diwujudkan pada 2013, dan tidak boleh diulur-ulur. Jalan keluar bukan dengan pendekatan militer, melainkan politik.

”Tidak ada solusi militer,” katanya. ”Solusi tidak boleh diulur hingga 2014, tetapi harus diwujudkan pada 2013,” katanya.

Brahimi menggambarkan pidato Assad hari Minggu lalu ”tanpa kompromi”. Dia menilai Assad telah ”mendangkalkan inisiatifnya dengan mengabaikan beberapa pihak” dalam usul damai yang ia sampaikan dalam pidato itu.

Pidato Assad juga disampaikan tanpa tawaran konsesi dan mengumbar pernyataan tidak akan berbicara dengan musuh, yakni pihak oposisi yang ia anggap sebagai teroris dan boneka Barat.

Utusan khusus PBB mendesak semua pihak berkompromi demi para korban konflik. ”Saya katakan kepada warga Suriah—entah para pejuang (oposisi), presiden, atau pejabatnya—bahwa konsesi apa pun jangan sirna agar situasi ini segera berakhir,” katanya.

Mengesahkan rencana

Di hari yang sama, seperti dilaporkan kantor berita Suriah, SANA, Pemerintah Suriah mengesahkan rencana baru penyelesaian politik yang diajukan Assad. Gagasan baru itu adalah gencatan senjata, diikuti konferensi atau dialog nasional, pembentukan parlemen, dan pemerintah yang lebih luas.

Dalam sidang kabinet, Rabu, pemerintah menginstruksikan pembentukan satu komite menteri yang dipimpin Perdana Menteri Wael al-Halqi untuk mengimplementasikan program politik Assad.

Pemerintah meminta negara- negara asing yang mendukung oposisi agar menahan diri. Mereka tidak boleh mendukung, menampung, atau mendanai kelompok itu demi menyelamatkan nyawa warga dan kedaulatan Suriah. (REUTERS/AFP/AP/CAL)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com