SBY "Blusukan" untuk Ingatkan Para Menteri

Jakarta, Kompas - ”Presiden Susilo Bambang Yudhoyono blusukan seperti Bapak Jokowi ini seperti mengingatkan menteri-menterinya yang tidak mendengar aspirasi rakyat,” kata Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo dalam sambutan perayaan Natal bersama PDI-P di Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu (6/1).

Selain dihadiri Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), acara perayaan Natal bersama tersebut juga dihadiri sesepuh PDI-P, Sabam Sirait, dan sejumlah pengurus DPP PDI-P. Ketua Umum Megawati Soekarnoputri batal menghadiri perayaan Natal bersama tersebut karena hari Minggu pukul 16.00 baru mendarat dari Medan, Sumatera Utara, menghadiri konsolidasi PDI-P. Kondisi fisiknya juga tidak memungkinkan hadir pada perayaan tersebut.

Pernyataan Tjahjo Kumolo itu berkaitan dengan kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ny Ani Yudhoyono secara mendadak di Desa Tanjung Pasir, salah satu kampung nelayan di Tangerang, Banten, Jumat lalu.

Tjahjo juga menambahkan, setiap keputusan politik pembangunan seharusnya prorakyat dan dimanfaatkan dengan baik. Karena itu, siapa pun nanti yang menjadi pemimpin bangsa selanjutnya haruslah berpihak kepada rakyat miskin.

Acara dimeriahkan oleh penyanyi Edo Kondologit, Dewi Marpaung dan Marcello, juga paduan suara dari GKI Yasmin Bogor dan HKBP Filadelfia Tambun, Bekasi.

Dalam sambutannya, Tjahjo mengatakan, semoga api Natal dan semangat Tahun Baru mengubah Indonesia menjadi negara yang berperikemanusiaan dan berkeadilan.

Pemilu

Terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2014, anggota DPR dari PDI-P, Maruarar Sirait, mengatakan, PDI-P bertekad berhenti menjadi oposisi dengan memenangi Pemilu 2014.

”Jika PDI-P bisa mencapai 20 persen, pada pilpres, PDI-P bisa mengusung calon presidennya sendiri. Pada Kongres PDI-P Ke-3 tahun 2010 lalu, ketua umum terpilih PDI-P, Ibu Megawati Soekarnoputri, diberi kewenangan untuk pada waktunya nanti menetapkan calon presiden dari PDI-P,” kata Maruarar.

Soal wacana yang berkembang terkait pencalegan yang tidak mengizinkan mencalonkan mereka yang bersuami atau beristri warga negara asing, Tjahjo menyatakan, semua kebijakan PDI-P disesuaikan dengan undang-undang terkait.

”Misalnya mereka yang tersangkut kasus narkoba, apalagi tertangkap tangan, tentu tidak bisa dicalonkan sebagai anggota legislatif. Semua tentu merujuk pada undang-undang. Seseorang yang masuk dalam daftar caleg tetap (DCT) tentu harus sudah bersih. Menjelang pengumuman daftar calon sementara dan DCT tentu akan dicek semua,” paparnya.

Suami-istri

Selain itu, Tjahjo menyebutkan, suami atau istri dan anak sesama anggota PDI-P silakan saja maju bersama dalam pencalegan asal tidak satu daerah pemilihan. ”Kalau yang bersuami atau beristri warga negara asing, kami akan merujuk undang-undang, apakah mengatur hal-hal demikian,” ungkapnya. (LOK)