Unjuk Rasa Kembali Mengguncang Irak

KAIRO, KOMPAS - Parlemen Irak, Minggu (6/1), dijadwalkan menggelar sidang darurat untuk membahas tuntutan para pengunjuk rasa di sejumlah provinsi berpenduduk mayoritas Sunni di wilayah Irak tengah.

Para pengunjuk rasa menuduh Perdana Menteri Nouri al-Maliki, yang berasal dari kelompok Syiah, menyalahgunakan undang-undang (UU) untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya, khususnya dari kelompok Sunni.

Demikian dilaporkan wartawan Kompas, Musthafa Abd Rahman, dari Kairo, Mesir, Kamis.

Ketua parlemen Irak Osama al-Nujaifi memutuskan menggelar sidang darurat itu setelah PM Maliki, Selasa lalu, menyatakan, tuntutan para pengunjuk rasa untuk menghapus Pasal 4 UU tentang terorisme, keadilan sosial, dan akuntabilitas adalah wewenang parlemen, bukan pemerintah.

Dalam pasal itu diatur bahwa para anggota partai sosialis Baath yang berkuasa di era Saddam Hussein dilarang melakukan aktivitas politik.

Menurut para demonstran, salah satu korban penyalahgunaan wewenang PM Maliki adalah Wakil Presiden Tareq Hashemi yang mendapat vonis hukuman mati in absentia karena dituduh terlibat sejumlah aksi kekerasan di Irak. Hashemi, yang berasal dari kelompok Sunni, kini melarikan diri ke Turki.

Korban kedua penyalahgunaan wewenang itu diduga kuat adalah Menteri Keuangan Irak Rafa al-Essawi, yang juga berasal dari kelompok Sunni. Aparat keamanan Irak, dua pekan lalu, menangkap 150 pengawal Essawi dengan tuduhan terlibat dalam terorisme.

Penangkapan para pengawal Essawi itulah yang memicu aksi unjuk rasa di beberapa provinsi berpenduduk mayoritas Sunni. Unjuk rasa yang semula berpusat di Provinsi Al Anbar telah meluas ke sejumlah provinsi tetangganya, seperti Provinsi Ninawa dan Salahuddin.

Para demonstran juga memblokade jalan internasional yang menghubungkan Baghdad dengan Amman, Jordania, dan Baghdad dengan wilayah Suriah.

Menunggu giliran

Kalangan publik dan elite Sunni di Irak kini yakin tokoh-tokoh Sunni yang lain tinggal menunggu giliran bernasib seperti Hashemi dan Essawi. Mereka menuduh PM Maliki memimpin pemerintah sektarian.

Lawan-lawan politik Maliki, seperti mantan PM Iyad Alawi dan pemimpin Kurdistan Mas’ud Barzani, telah meminta Maliki mundur.

Gerakan pengunjuk rasa itu mendapat simpati dari tokoh penting kelompok Syiah, Moqtada al-Sadr. Sadr bersama Maliki selama ini tergabung dalam Koalisi Nasional Irak yang terdiri atas kekuatan-kekuatan politik Syiah.

Sikap Sadr, yang mendukung para pengunjuk rasa Sunni, memecah barisan koalisi tersebut. Perpecahan itulah yang melemahkan posisi politik Maliki dalam menghadapi para pengunjuk rasa.

Maliki pun mulai melunakkan sikapnya terhadap pengunjuk rasa dengan membebaskan sejumlah warga yang ditahan di Provinsi Al Anbar. Ia berjanji akan membentuk komite yang bertugas mempelajari kemungkinan pembebasan tahanan dalam jumlah yang lebih besar lagi.

Hari Arbain

Krisis politik bernuansa sektarian di Irak ini terjadi hampir bersamaan dengan puncak ritual Arbain di Karbala, sekitar 110 kilometer sebelah selatan Baghdad, Kamis (3/1).

Pada hari tersebut, jutaan kaum Syiah berkumpul di Karbala, tempat makam Imam Hussein berada. Masa puncak ritual Arbain ini biasanya diwarnai dengan aksi kekerasan terhadap warga Syiah yang sedang berziarah.

Tahun ini, Pemerintah Irak mengerahkan 35.000 tentara dan polisi, termasuk 2.500 polisi wanita, untuk menjaga prosesi di Karbala. (AFP/DHF)