Tahun Baru di Hongkong, Rakyat Menuntut Demokrasi

HONGKONG, KOMPAS.com — Seusai pesta kembang api besar-besaran malam harinya, awal tahun 2013 di Hongkong tetap ramai. Namun, siang hari diisi dengan demo besar-besaran. Penduduk Hongkong turun ke jalan menuntut mundurnya pemimpin kota dan menuntut hak berdemokrasi lebih luas dengan pemilihan pemimpin secara langsung. 

Puluhan ribu pemrotes turun ke jalan-jalan Hongkong pada Selasa (1/1/2013) untuk mendesak pemimpin kota, Leung Chun-ying, mundur. Sejak berkuasa pada Juli lalu, popularitas Leung menurun dan ia menghadapi mosi tidak percaya di parlemen setelah dituding membangun rumah mewah secara ilegal. Hal semacam itu merupakan salah satu masalah politik yang sensitif di Hongkong.

Mereka memegang poster-poster yang menggambarkan Leung sebagai mayat pengisap darah dan seekor serigala. Para pemrotes juga membawa bendera-bendera dari era kolonial Inggris.

Meskipun demikian, para pengunjuk rasa menggunakan skandal itu untuk mendesak hak pilih universal dalam memilih pemimpin Hongkong. Wilayah tersebut diserahkan dari Inggris kepada Beijing tahun 1997, tetapi tetap mempertahankan status semi-otonomi, dengan jaminan kebebasan sipil seperti hak untuk melakukan protes yang tidak ada di China daratan.

Leung dipilih pada bulan Maret oleh komite pemilihan beranggotakan 1.200 orang, yang dikuasai elite pro-Beijing. Sementara itu, tujuh juta penduduk kota itu menganggap hal tersebut merupakan bentuk campur tangan China terhadap urusan lokal. Mereka pun menuntut demokrasi lebih luas setelah 15 tahun daerah itu diserahkan kepada kekuasaan China.

"Beri kami segera hak pilih universal! Leung Chun-ying mundur!" teriak para demonstran.

Pemerintah China sebenarnya sudah menyiapkan rencana bahwa kepala eksekutif kota itu dapat dipilih langsung. Namun, hal itu baru dapat dimulai pada tahun 2017, dan oleh parlemen pada tahun 2020.