Referendum Kedua di Mesir

Kairo, Kompas - Rakyat Mesir, Sabtu (22/12) ini, kembali menuju tempat pemungutan suara untuk memberikan suara ”Ya” atau ”Tidak” atas rancangan konstitusi baru dalam referendum tahap kedua. Ada 25.495.237 rakyat Mesir yang berhak mengikuti referendum tahap kedua ini.

Referendum tahap kedua ini digelar di 17 provinsi dan dimulai pukul 08.00 hingga 19.00 waktu setempat. Suasana kota Kairo dan kota-kota lain di Mesir menjelang referendum tahap kedua itu jauh lebih tenang dibandingkan suasana menjelang referendum tahap pertama, pekan lalu.

Tingkat kecemasan publik akan terjadinya aksi kekerasan pada referendum kali ini tampak menurun setelah referendum pekan lalu berjalan lancar. Demikian dilaporkan oleh wartawan Kompas, Musthafa Abd Rahman, dari Kairo, Jumat (21/12).

Dalam referendum tahap pertama pekan lalu, rakyat Mesir yang memberi suara ”Ya” unggul dengan perolehan suara 57 persen. Hanya 43 persen pemilih yang memberi suara ”Tidak”.

Dua kubu yang berseteru di Mesir berusaha mengerahkan massa untuk memengaruhi jalannya referendum kali ini. Kubu penentang Presiden Muhammad Mursi masih menggunakan Alun-alun Tahrir dan area sekitar istana presiden di Heliopolis sebagai basis kampanye agar rakyat memberi suara ”Tidak”.

Front Penyelamatan Nasional (FPN), yang menjadi payung kubu oposisi, menegaskan, memberi suara ”Tidak” adalah jalan terbaik untuk mencegah Ikhwanul Muslimin (IM) sepenuhnya mengendalikan negara.

Salah satu pemimpin FPN, yang juga Ketua Partai El-Dustur Mohamed ElBaradei, dalam wawancara dengan sebuah stasiun televisi swasta, secara khusus meminta Mursi dan IM untuk sementara menggunakan konstitusi tahun 1971 yang diamandemen. ElBaradei mengusulkan konstitusi itu dipakai dulu sampai terbentuk lagi dewan konstituante yang mewakili semua elemen masyarakat Mesir.

Banyak positif

Sebaliknya, kubu Islamis yang pro-Mursi juga terus mengimbau kepada rakyat Mesir agar memberi suara ”Ya” dalam referendum. Sejumlah khatib shalat Jumat bahkan terang-terangan menyebut, banyak hal positif terkandung dalam rancangan konstitusi baru itu.

Para anggota dewan konstituante juga ikut mendorong rakyat memberi suara ”Ya” atas rancangan konstitusi baru itu. Salah satu anggota dewan konstituante, Muhammad Naji Darbalah, mengungkapkan, semua pihak dan lembaga memiliki keistimewaan dalam rancangan konstitusi itu. Menurut dia, justru lembaga kepresidenan dan Presiden Mursi dikurangi wewenangnya dalam rancangan konstitusi baru itu.

Menteri Pertahanan Mesir Abdel Fattah Sisi, dalam pertemuan dengan para perwira militer, Kamis lalu, menegaskan, militer wajib mengamankan jalannya referendum untuk menjamin warga Mesir bebas menggunakan haknya.

Jaksa Agung Talaat Ibrahim meninjau ulang keputusannya mengundurkan diri dari jabatannya. Ibrahim dilantik sebagai jaksa agung pada akhir November.

Penunjukan Ibrahim sebagai jaksa agung oleh Mursi menuai protes keras dari jajaran kejaksaan dan lembaga yudikatif karena penunjukan itu dilakukan menggunakan dekrit Presiden Mursi yang kontroversial.

Ibrahim, Senin lalu, berjanji akan mengundurkan diri. Namun, Kamis, ia mengaku keputusan itu diambil dalam keadaan terpaksa saat kantornya dikepung massa pemrotes.