Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Malaysia Duduki Rangking Satu Ancaman Hukum Mati TKI

Kompas.com - 18/12/2012, 19:18 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Migran Care, Anis Hidayah mengatakan, pemerintah Malaysia menempati peringkat teratas dalam kasus ancaman hukuman mati atas Tenaga Kerja Indonesia. Sepanjang 2012, tercatat 420 TKI terancam hukuman mati di Malaysia, Tiongkok, Singapura, Filipina dan Arab Saudi.

"Dari jumlah itu, sebanyak 351 buruh migran asal Indonesia teracam hukuman mati di Malaysia," kata Anis Hidayah di kantor International Labour Organization, Jakarta, Selasa (18/12/2012).

Anis mengatakan, selain Malaysia, sebanyak 22 TKI terancam hukuman mati di Tiongkok. Sedangkan, 44 TKI di Arab Saudi. Sementara, 1 TKI di Singapura dan Filipina terancam hukuman mati.

"Dari angka tersebut, 99 orang telah divonis mati,"tandasnya. (Pemerintah Tak Lindungi TKI dari Hukuman Mati) Hidayah menerangkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak memanfaatkan politik diplomasi dengan pemerintah Malaysia untuk membebaskan TKI.

Pada pertemuan bilateral dengan Yang Dipertuan Agung Malaysia di Jakarta pada 4 Desember 2012, masalah TKI di Malaysia tidak menjadi agenda pembicaraan. Padahal, Presiden SBY memiliki kewenangan diplomasi tingkat tinggi untuk membebaskan TKI dari ancaman hukuman mati. Hal itu, lajutnya, juga berlaku pada pemimpin negara lain.

"Berulang kali, Presiden SBY bertemu para pemimpin negara-negara yang menghukum mati buruh migran Indonesia di forum ASEN, APEC dan G20. Namun, tak pernah mau menyempatkan diri memperjuangkan hak hidup mereka (TKI)," tandasnya.

Ia menambahkan, kasus ancaman hukuman mati tidak dapat diselesaikan hanya melalui pidato dan pembentukan lembaga ad hoc. Presiden, lanjutnya, harus mengambil langkah konkrit dengan diplomasi tingkat tinggi atau high level diplomacy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com