Menguatnya Pemberontakan Muslim Melayu di Thailand Selatan

Kompas.com - 14/12/2012, 16:34 WIB
EditorErvan Hardoko

KOMPAS.com - Lengahnya Pemerintah Thailand dalam menangani kekerasan berbagai kelompok separatis di provinsi-provinsi paling selatan yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan bersuku Melayu dalam satu dasawarsa ini telah memberi ruang konflik politik yang hanya menguatkan pihak pemberontak. 

Bangkok berdalih penanganan butuh kesabaran namun nyatanya serangan pemberontak telah makin canggih dan brutal sehingga korban jiwa pun bertambah.

Tiap kali kekuasaan di negara berjuta bhiksu ini berganti, pemerintahan yang naik condong mengulur-ulur isu Thailand Selatan yang merupakan salahsatu konflik internal paling mematikan di Asia Tenggara ini.

Respons mereka selalu memakai konsepsi kedudukan negara yang ketinggalan zaman dan diperkeruh perselisihan di dalam birokrasi serta persaingan politik skala nasional.

Untuk pertamakalinya kebijakan keamanan baru yang mengakui dimensi politik dalam konflik di kawasan itu diterbitkan tahun ini. Kebijakan ini juga mengidentifikasi desentralisasi dan dialog dengan pemberontak sebagai bagian dari solusi.

Namun, kebijakan ini butuh niat dari politisi-politisi Thailand untuk mendepolitisasi masalah Selatan ini, merangkul masyarakat sipil, membangun mufakat tentang devolusi kekuasaan politik dan mempercepat usaha untuk berdialog.

Dialog dan desentralisasi  mungkin adalah solusi-solusi yang enggan diterapkan para elit politik Bangkok sekarang namun perubahan yang diperlukan ini akan semakin sulit terjadi seiring perjalanan waktu.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sengketa politik yang tak kunjung usai antara mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, yang dikudeta tahun 2006 dan kini berada di pengasingan, dengan lawan-lawannya di dalam tubuh militer, birokrasi dan istana kerajaan telah mengalihkan perhatian dari konflik di Thailand Selatan.

Namun, wilayah itu masih menjadi arena permainan politik. Pejabat sipil wilayah selatan dan di Bangkok terkebiri oleh perlunya menghormati kedudukan militer di kawasan itu dan terjebak dalam pencarian opsi yang dapat menghentikan kekerasan tanpa berkomitmen terhadap reformasi politik.

Pengerahan sekitar 60.000 aparat bersenjata, perumusan berbagai undang-undang keamanan khusus dan penganggaran miliaran dollar AS adalah langkah-langkah yang gagal menurunkan korban jiwa atau memangkas gerakan pemberontakan ini.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X