AS Berikrar Hukum Korea Utara

WASHINGTON, KOMPAS.com — Gedung Putih, Rabu (12/12), berikrar akan bekerja sama dengan semua sekutunya guna menjamin Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK) dihukum karena meluncurkan satelit lagi.

Juru Bicara Gedung Putih, Jay Carney, menegaskan lagi posisi Washington bahwa tindakan paling akhir Korea Utara merupakan "sebuah aksi provokatif yang mengancam keamanan dan perdamaian regional serta merusak rezim non-proliferasi global". "Jadi, kami akan terus bekerja sama dengan mitra internasional kami demi memastikan rezim Korea Utara makin dikucilkan, dihukum lagi, karena pelanggaran nyatanya terhadap kewajiban internasional," kata Carney dalam jumpa pers rutin. Ia merujuk pada Resolusi 1718 dan 1874 Dewan Keamanan PBB, yang melarang semua kegiatan yang berkaitan dengan program rudal balistik Pyongyang.

Washington dan sekutunya melihat peluncuran satelit Pyongyang sebagai uji coba terselubung untuk rudal balistik. "Saya tak memiliki kajian tentang langkah selanjutnya, tapi kami menghadapi masalah itu secara serius dan kami tidak sendirian," kata Carney. Ia menambahkan, Washington sedang menunggu tindakan PBB di New York.

Dewan Keamanan PBB, Rabu, mengutuk peluncuran baru roket Korea Utara itu. Mereka juga menyebut tindakan tersebut sebagai "pelanggaran nyata" terhadap resolusi PBB serta berjanji akan terus berkonsultasi mengenai "reaksi yang tepat".

Korea Utara, setelah upayanya yang gagal pada April, mengumumkan pada hari Rabu, mereka telah berhasil menembakkan roket jarak jauh yang membawa satelit. Mereka juga berkeras peluncuran tersebut hanya bertujuan ilmiah dan damai. Negara itu telah menghadapi sanksi Dewan Keamanan PBB, Washington, dan sebagian negara lain selama bertahun-tahun karena uji coba nuklirnya dan upaya proliferasi lainnya.