Referendum Konstitusi Mesir Sudah Dimulai

KAIRO, KOMPAS.com — Referendum atas rancangan konstitusi yang kontroversial untuk Mesir sudah dimulai di kedutaan dan konsulat di luar negeri, Rabu, 12 Desember, sebelum berlangsung di negara tersebut. Kantor berita resmi Mena memperkirakan sekitar 589.000 warga Mesir yang tinggal di luar negeri akan memberi suaranya.

Namun karena banyak hakim yang menolak mengawasi referendum, masih belum jelas apakah pengumpulan suara akan berlangsung satu hari saja atau hingga pekan depan.

Diperkirakan sekitar 90 persen hakim menolak untuk ikut serta dalam proses pemantauan, sementara kubu oposisi sudah meminta agar referendum itu dibatalkan.

Jalan-jalan di ibu kota Kairo tampak tenang pada Rabu, 12 Desember 2012, sehari setelah ribuan pengunjuk rasa, baik yang menentang maupun mendukung rancangan konstitusi, yang mendapat persetujuan dari Presiden Mohammed Morsi untuk dibawa ke referendum.

Sebelumnya panglima militer Mesir, Abdel Fattah al-Sisi, menyerukan digelarnya dialog nasional untuk menyelesaikan sengketa referendum rancangan undang-undang dasar baru.

Presiden Morsi dilaporkan bersedia datang, sementara oposisi mengatakan akan diwakili pada tingkat tertentu, seperti dilaporkan wartawan BBC di Kairo, Jon Leyne.

Belum jelas

Barisan Pembebasan Nasional, NSF, menolak untuk mengakui rancangan tersebut dengan alasan disusun oleh majelis yang didominasi oleh politisi beraliran Islam dan gagal melindungi hak-hak perempuan dan kaum minoritas.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada Rabu (13/12), mereka meminta agar warga menolak rancangan konstitusi. "Kami meminta semua warga memilih 'tidak' dalam referendum tentang konstitusi," tutur juru bicara NSF, Khaled Dawud, dalam konferensi pers di Kairo seperti dikutip kantor berita AFP.

Waktu pelaksanaan referendum di dalam negeri Mesir sejauh ini masih simpang siur, walau rencananya sudah akan digelar tiga hari lagi.

Laporan-laporan media menyebutkan referendum yang awalnya direncanakan pada 15 Desember di dalam negeri Mesir akan berlangsung dalam dua hari Sabtu.

Sebuah sumber di Departemen Kehakiman mengatakan kepada BBC bahwa kota-kota utama, seperti Kairo dan Alexandria, bersama delapan wilayah pemerintahan lain akan melakukan referendum pada 15 Desember. Adapun 17 wilayah lain akan menggelar referendum pada Sabtu pekan depannya, 22 Desember 2012.

Bagaimanapun koran milik pemerintah, al-Ahram, mengutip Ketua Komisi Pemilihan Mesir yang menegaskan bahwa referendum hanya akan berlangsung satu hari.