PM Baru Siap Rebut Kembali Mali Utara

Accra, Rabu - Diango Cissoko, Perdana Menteri Mali yang baru, Rabu (12/12), membentuk kabinet persatuan. Prioritas utamanya adalah merebut kembali kekuasaan di wilayah utara dari kelompok pemberontak dan menyatukan Mali. Dia ditunjuk menjadi PM, sehari sebelumnya, setelah Cheick Modibo Diarra, pendahulunya, mengundurkan diri dan membubarkan kabinet.

Diarra mengumumkan pengunduran dirinya di bawah tekanan militer, didahului penangkapan oleh junta pada Senin malam saat dia bersiap meninggalkan Accra menuju Paris, Perancis. Penangkapan itu dilakukan atas perintah mantan pemimpin kudeta April lalu, Kapten Amadou Sanogo, yang langsung dikecam oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Amerika Serikat.

Diarra ditangkap karena junta menentang idenya yang ingin mengundang intervensi militer asing menumpas gerakan Islam di Mali utara. Presiden Mali sebelumnya, Amadou Toumani Toure, dikudeta April lalu karena dinilai tidak bisa menekan pemberontak suku Touareg dan ekstremis Ansar Dine di Mali utara, yang ingin memisahkan diri dari Bamako.

”Prioritas saya adalah pemulihan wilayah utara dan pembentukan organisasi pemilu. Saya ingin membentuk pemerintah persatuan nasional,” kata Cissoko, beberapa jam setelah diangkat Presiden ad interim Dioncounda Traore untuk menggantikan Diarra.

”Saya ingin rakyat Mali bersatu padu karena hanya dengan itu mereka bisa menghadapi masalah yang ada,” ungkap Cissoko, yang sebelumnya adalah seorang pegawai negeri sipil biasa.

Dalam keterangannya kepada pers, Traore mengatakan pemerintahan akan segera dibentuk. ”Sebuah pemerintahan baru segera dibentuk pada akhir pekan ini,” katanya.

Dewan Keamanan PBB bersama Perancis, AS, Uni Eropa, dan blok negara-negara kawasan regional Afrika Barat (ECOWAS) mengecam penangkapan dan penahanan Diarra oleh militer. Komunitas internasional ini meminta militer tidak mengintervensi urusan politik praktis.

Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengecam penangkapan Diarra oleh junta militer. ”Kami serukan dihentikannya campur tangan militer dalam politik dan mendesak pemimpin Mali menyelesaikan setiap masalah dengan jalan damai,” katanya.

Adapun kecaman DK PBB atas penangkapan yang diikuti pengunduran diri dan pembubaran kabinet Diarra itu dibacakan Mohammed Loulichki, Duta Besar Maroko di PBB. Loulichki memangku jabatan bergilir sebagai Presiden DK PBB itu hingga Desember.

PBB sudah berulang kali memperingatkan militer Mali agar tidak lagi campur tangan dalam transisi pemerintahan. Pernyataan yang sama sebelumnya pernah juga disampaikan kepada negara-negara lain di Afrika barat yang gemar melakukan kudeta.(AFP/REUTERS/BBC/CAL)