Kompas.com - 11/12/2012, 22:41 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia ingin memperkuat dukungan terhadap Palestina dengan mendirikan kantor konsulat di negara Timur Tengah itu. Namun, rencana itu terbilang dilematis lantaran opsi itu harus mendapat persetujuan dari pemerintah Israel. Hal ini diungkapkan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Selasa (11/12/2012), saat melakukan rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

"Kalau mau buka perwakilan RI di Ramallah, harus ada persetujuan dari israel. Ini persoalan pelik dan prinsipil," ujar Marty.

Lebih lanjut, Marty mengatakan opsi lainnya adalah dengan memberikan izin kepada pemerintah Israel mendirikan kantor perwakilannya di Indonesia meski tidak memiliki hubungan diplomatik. Hal ini diterapkan pula oleh Tunisia dan Maroko. Tetapi, Marty, lagi-lagi, mengatakan, pendirian kantor perwakilan Israel di Indonesia tetap dilematis. Pasalnya, Indonesia sudah berprinsip untuk terus mendukung Palestina.

Berkaca dari negara-negara lain yang sudah memiliki kantor perwakilan di Palestina, setidaknya ada tiga kelompok negara tergantung pada tingkat pengakuan negara pengirim terhadap Palestina. Pertama, negara dan perwakilan yang memiliki kantor perwakilan berkedudukan di Palestina, yakni sebanyak 35 negara dan 1 perwakilan Uni Eropa. Dari negara tersebut, dua negara di antaranya, yaitu Maroko dan Tunisia, tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

Kedua, negara yang memiliki kedutaan besar di negara-negara sekitar dengan akreditasi tambahan Palestina, yakni berjumlah 14 negara. "Terakhir adalah negara-negara yang membuka kantor konsulat jenderal di Yerussalem di bawah Kedutaan yang mereka miliki di Tel Aviv yakni 10 negara," ucap Marty.

Oleh karena itu, Marty menawarkan alternatif lain yakni menetapkan Konsul Kehormatan RI yang akan ditempatkan di Yerussalem. Konsul ini juga akan berisi 2-3 orang Palestina yang memiliki kedekatan hubungan dengan Indonesia.

"Lokasi Yerussalem, berdasarkan saran dari Dubes Palestina, ini lebih mudah dibandingkan Ramallah yang harus mendapat persetujuan Israel. Yerussalam tidak perlu, karena dia ada di bawah wilayah administrasi PBB," imbuh Marty.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Nasional
Hari Pangan Sedunia, BRGM Upayakan Pendekatan 3T untuk Dukung Pangan Berkelanjutan

Hari Pangan Sedunia, BRGM Upayakan Pendekatan 3T untuk Dukung Pangan Berkelanjutan

Nasional
KPK Tahan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

KPK Tahan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

Nasional
OTT Bupati Musi Banyuasin, KPK Temukan Rp 1,5 Miliar dari Tas dan Rp 270 Juta dari Kantung Plastik

OTT Bupati Musi Banyuasin, KPK Temukan Rp 1,5 Miliar dari Tas dan Rp 270 Juta dari Kantung Plastik

Nasional
BEM UNJ Tolak Rencana Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa ke Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

BEM UNJ Tolak Rencana Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa ke Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

Nasional
Kronologi OTT Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

Kronologi OTT Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

Nasional
Sebaran 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Sebaran 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Bupati Musi Banyuasin Dijanjikan Uang Rp 2,6 Miliar oleh Direktur Perusahaan Pemenang Tender

Bupati Musi Banyuasin Dijanjikan Uang Rp 2,6 Miliar oleh Direktur Perusahaan Pemenang Tender

Nasional
UPDATE 16 Oktober: Ada 490.512 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Oktober: Ada 490.512 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 16 Oktober: Ada 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Oktober: Ada 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: 270.811 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,75 Persen

UPDATE: 270.811 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,75 Persen

Nasional
UPDATE 16 Oktober: Sebaran 997 Kasus Baru Covid-19, di DKI Paling Tinggi

UPDATE 16 Oktober: Sebaran 997 Kasus Baru Covid-19, di DKI Paling Tinggi

Nasional
UPDATE 16 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 29,85 Persen dari Target

UPDATE 16 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 29,85 Persen dari Target

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati Musi Banyuasin Punya Harta Rp 34 Miliar, Termasuk Aset di Australia

Jadi Tersangka, Bupati Musi Banyuasin Punya Harta Rp 34 Miliar, Termasuk Aset di Australia

Nasional
Profil Dodi Reza Alex Noerdin, Bupati Musi Banyuasin yang Susul Ayahnya Masuk Penjara

Profil Dodi Reza Alex Noerdin, Bupati Musi Banyuasin yang Susul Ayahnya Masuk Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.