Kompas.com - 11/12/2012, 04:48 WIB
EditorEgidius Patnistik
Oleh: SUWIDI TONO


Dimotori Dino Patti Djalal, Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, ribuan ilmuwan, pengusaha, dan profesional asal Indonesia—melalui kongres di Los Angeles, AS, Juli 2012—sepakat membentuk komunitas global Jaringan Diaspora Indonesia.

Himpunan ”mutiara berserakan” yang bermukim di sejumlah negara itu menggalang kekuatan, bersinergi, merancang sejumlah agenda aksi untuk memberi sumbangsih kepada Ibu Pertiwi. Misi mulia Diaspora Indonesia itu patut diapresiasi sekaligus dikritisi agar bukan sebatas utopia.

Skeptisme—pijakan berpikir kaum profesional terpelajar— menghendaki penjelasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi setiap proyek besar. Ikhtisar berikut menelisik fakta dan kontradiksi sejarah sebagai faktor kalibrasi untuk memahami perkaitan dengan ihwal tersebut.

Manusia unggul terbuang

Terinspirasi sukses Jepang pascaperang 1945, Bung Karno mengirim puluhan ribu putra- putri terbaik bangsa ke banyak negara mulai 1956. Program Mahasiswa Ikatan Dinas itu kemudian disusul dengan nasionalisasi aset perusahaan asing dan rintisan pembangunan proyek infrastruktur dasar-strategis.

Sebutlah seperti pabrik baja Krakatau Steel (dulu disebut pabrik baja Trikora), Waduk Jatiluhur, pabrik pupuk Petrokimia Gresik dan Pusri Palembang, Industri Pesawat Terbang Nurtanio (IPTN), kapal laut (PAL), kereta api (INKA), dan sejumlah proyek masa depan lainnya. Beberapa universitas pionir pun didirikan, menunjukkan kesetangkupan gerak, inward-outward looking.

Strategi penyerentakan pembangunan infra-suprastruktur masa itu, selain disemangati cita-cita proklamasi, juga dihela hasrat kuat menjadi bangsa besar, maju di tiga sokoguru utama: pendidikan, politik, dan ekonomi. Nusantara—dengan 3.000 pulau lebih—jelas membutuhkan moda transportasi andal darat, laut, dan udara.

Analisis kebutuhan prioritas bangsa yang disusun sejak Kabinet Hatta II (1949) sampai Kabinet Djuanda, seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1959, menyajikan cetak biru komprehensif, terjadwal, apa dan bagaimana meraih cita-cita bangsa. Hulu dari semua itu adalah kebutuhan menyiapkan manusia unggul di semua lini untuk mengolah sumber daya alam dan modal berharga: kedaulatan politik dan ekonomi.

Peristiwa politik 1965 membuyarkan semuanya. Liberalisasi ekonomi antara lain lewat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing laksana menghapus peta baru sejarah, menihilkan rancangan aksi sebelumnya. Ribuan mahasiswa Indonesia yang belajar aneka disiplin ilmu, terutama keteknikan di Eropa Timur, menjadi kaum eksil. Dibikin mati perdata oleh pemerintahnya sendiri meskipun kebanyakan tidak tahu-menahu politik. Inilah brain drain pertama dan terbesar dalam sejarah Indonesia modern.

Tragedi dengan konsekuensi serupa berulang saat Presiden Soeharto menandatangani letter of intent (LOI) IMF, 15 Januari 1998. Konsekuensinya, proyek- proyek besar dan industri strategis harus dihentikan dengan alasan tunggal: demi menyelamatkan keuangan negara.

Ribuan tenaga ahli yang sebelumnya bekerja di Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN), juga aneka macam proyek rekayasa industri lainnya, terpaksa kabur mencari nafkah ke luar negeri. Dalam skala masif, banyak profesional, ilmuwan, pelajar cerdas-genius dan para juara olimpiade nasional-internasional justru ”dirawat” perusahaan atau perguruan tinggi asing.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.