Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Militer Amankan Referendum

Kompas.com - 11/12/2012, 03:37 WIB

Kairo, Kompas - Suhu politik di Mesir semakin panas. Perpecahan semakin nyata. Apalagi setelah kelompok oposisi, Minggu (9/12) malam atau Senin dini hari WIB, resmi menolak keputusan Presiden Muhammad Mursi mencabut Dekrit 22 November 2012. Mereka menuntut referendum dibatalkan.

Sikap oposisi dijawab Mursi dengan memberi wewenang tambahan kepada militer untuk memelihara keamanan dan menjaga aset umum pada referendum 15 Desember hingga keluarnya hasil referendum itu. Dengan kata lain, militer diberi wewenang memburu dan menahan siapa pun yang dicurigai mengganggu jalannya referendum, serta menghadapi segala bentuk kerusuhan dan premanisme di sekitar tempat pemungutan suara.

Keputusan itu diambil setelah kubu pro dan anti-Mursi sama-sama menyerukan untuk menggelar demonstrasi besar-besaran, Selasa ini. Demikian dilaporkan wartawan Kompas, Trias Kuncahyono dan Musthafa Abd Rahman, dari Kairo, Mesir.

Sebelumnya, militer sudah mengantisipasi gelombang demonstrasi di sekitar istana presiden di Heliopolis, Kairo. Militer mengganti tembok beton yang sebelumnya hanya setinggi satu meter ditambah kawat berduri menjadi tembok beton tiga meter. Tembok beton itu membentang sekitar 50 meter menutup Jalan Al Sayed Al Merghany yang melintas di depan istana. Kendaraan lapis baja, mobil meriam air, dan ambulans tetap disiagakan.

Akibat penutupan itu, toko, kafe, dan stasiun pengisian bahan bakar di sepanjang Jalan Al Sayed Al Merghany tutup sejak Selasa pekan lalu. Aktivitas bisnis di tempat ini mati, menyusul usaha di sekitar Alun-alun Tahrir yang tutup sejak gelombang protes antidekrit dimulai.

Menolak

Front Penyelamatan Nasional (FPN), payung kubu oposisi, sebelumnya resmi menolak dekrit baru Presiden Mursi dan penyelenggaraan referendum. Juru bicara FPN yang juga ketua persatuan pengacara Mesir, Sami Ashour, menegaskan, referendum atas rancangan konstitusi itu hanya menyulut fitnah dan perpecahan bangsa. Karena itu, mereka menolaknya.

Ashour menegaskan, Mesir kini dalam revolusi hakiki melawan rezim Ikhwanul Muslimin (IM). Dia menyerukan massa berunjuk rasa besar-besaran lagi, Selasa ini. Petinggi FPN, Munir Fahkri Abdu El Nur, menambahkan, referendum sesungguhnya bisa ditunda seperti halnya pemilu.

Partai Wafd yang berhaluan liberal juga menyatakan dekrit baru tidak menyelesaikan masalah. Sekjen Partai Wafd Husam al Khuli—seperti dikutip harian Al Ahram—mengatakan, seharusnya referendum ditunda untuk menurunkan suhu krisis politik.

Meski FPN menolak referendum, Mursi berhasil mengambil hati sebagian hakim. Sekretaris Jenderal Komite Hakim yang bertugas mengawasi jalannya referendum, Zaghlul el Balche, mencabut keputusannya untuk mundur. Sebelumnya Balche menyatakan mundur sebagai protes atas dekrit Mursi.

Seruan demonstrasi besar-besaran kelompok oposisi dijawab kubu islamis dengan seruan yang sama. Mereka akan menggelar demonstrasi mendukung referendum. Juru bicara IM, Mahmud Ghazlan, mengungkapkan, koalisi kekuatan politik islamis akan menggelar unjuk rasa besar-besaran hari Selasa ini untuk mendukung legitimasi Mursi dan referendum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com