Liga Arab Sepakat Bantu Keuangan Palestina

DOHA, KOMPAS.com - Negara-negara Arab sepakat untuk menyediakan "jaring pengaman finansial" untuk Otorita Palestina sebesar 100 juta dollar atau sekitar Rp 961,5 miliar setiap bulan. Bantuan ini digunakan untuk membantu Presiden Mahmoud Abbas menangani krisis keuangan di Palestina.

Krisis keuangan Palestina terjadi sejak PBB meningkatkan status Palestina sebagai negara pengamat non-anggota pada 30 November lalu. Sebagai respon, Israel kemudian menahan penghasilan pajak Palestina dengan alasan untuk membayar utang biaya listrik negeri itu.

Dalam sebuah pernyataan resmi pada Minggu (9/12/2012), setelah menggelar pertemuan di Doha, Qatar, para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan untuk segera mengimplementasikan resolusi yang dihasilkan KTT Arab di Baghdad, Irak, Maret lalu.

Resolusi itu berupa seruan untuk memberi bantuan 100 juta dollar per bulan untul Palestina. Namun pernyataan negara-negara Arab itu tidak menjelaskan secara rinci bagaimana cara mengirimkan bantuan keuangan tersebut.

"Mekanismenya adalah ketua komite (Qatar) dan sekretaris jenderal akan menghubungi tiap negara untuk memastikan jumlah uang yang akan diberikan," kata Sekretaris Jenderal Liga Arab, Nabil Elaraby.

"Kami menginginkan jawaban setidaknya dalam 15 hari," tambah Elaraby.

Pada September lalu, Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) mengatakan krisis ekonomi Palestina akan bertambah buruk kecuali ada bantuan dana asing dan Israel melonggarkan blokadenya.

Pekan lalu dalam rapat kabinet di Ramallah, Tepi Barat, pemerintah Palestina mengatakan membutuhkan dana minimal 240 juta dollar AS tiap bulan untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat akibat keputusan Israel yang menahan transfer pajak dan jika negara-negara donor gagal memenuhi permintaan Palestina.

Otorita Palestina memiliki kekuasaan terbatas di Tepi Barat dan menerima sebagian besar bantuan keuangan dari Amerika Serikat, Uni Eropa dan negara-negara Arab.