Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dekrit Dicabut, Demo Berlanjut

Kompas.com - 10/12/2012, 02:33 WIB

Kairo, Kompas - Presiden Mesir Muhammad Mursi, Minggu (9/12) dini hari, membatalkan Dekrit Presiden 22 November lalu yang memberinya kekuasaan mutlak. Dekrit itulah yang menimbulkan krisis politik paling buruk sejak tumbangnya rezim Presiden Hosni Mubarak pada 11 Februari 2011.

Meski mencabut dekrit yang kontroversial tersebut, Mursi tetap bersikeras referendum atas rancangan konstitusi baru tetap digelar sesuai jadwal pada 15 Desember nanti.

Itu sebabnya para tokoh oposisi secara individu dan massa di Alun-alun Tahrir tetap menolak keputusan pencabutan dekrit itu dan melanjutkan demonstrasi. Mereka menganggap keputusan itu tak cukup dan terlambat.

”Saya sudah tak percaya lagi dengan janji Mursi yang tertera dalam dekrit barunya itu. Dia tak pernah menepati janjinya sebelum ini, siapa yang percaya sama dia sekarang?” kata Ashraf Muhammad (45), demonstran, di Tahrir.

”Semua sudah terlambat sekarang. Korban sudah telanjur berjatuhan di area istana presiden. Legitimasi Presiden Mursi sudah tak ada lagi,” kata Ibrahim, demonstran lain yang mengaku bekerja di perusahaan swasta. Demikian dilaporkan wartawan Kompas, Trias Kuncahyono dan Musthafa Abd Rahman, dari Kairo, Mesir.

Muhammad Salim Alawa, salah satu penasihat Mursi yang ikut dalam dialog antara presiden dan sejumlah kekuatan politik, Sabtu, mengatakan, referendum tetap akan digelar sesuai jadwal. Pasalnya, secara hukum, presiden tak bisa mengubah jadwal referendum lantaran pengaturan jadwal referendum konstitusi baru telah ditetapkan dalam deklarasi konstitusi sesuai hasil referendum 19 Maret 2011.

Sementara itu, koalisi oposisi Front Penyelamatan Nasional hingga Minggu malam belum mengeluarkan tanggapan resmi terhadap keputusan pencabutan dekrit presiden itu.

Beberapa jam sebelum pembatalan dekrit presiden itu, militer menyatakan tidak akan menoleransi terjadinya konflik horizontal antara kubu pro dan anti-Mursi. Militer menegaskan, jalur dialog merupakan cara terbaik untuk mencapai kesepakatan yang dapat memenuhi kepentingan rakyat.

Dekrit baru

Dekrit baru Mursi tersebut, selain membatalkan Dekrit Presiden 22 November, juga menegaskan bahwa mereka yang diduga sebagai pelaku pembunuhan para aktivis pro-revolusi tahun lalu akan diperiksa ulang jika ditemukan bukti baru.

Butir ketiga menegaskan, jika rakyat Mesir menolak rancangan konstitusi baru dalam referendum nanti, presiden dalam kurun selambat-lambatnya tiga bulan akan meminta Dewan Konstituante dibentuk lagi dengan anggota 100 orang. Para anggota dewan baru itu akan dipilih secara bebas dan langsung.

Dewan Konstituante baru harus menyusun kembali rancangan konstitusi dalam waktu tak lebih dari enam bulan sejak dipilih. Presiden kemudian akan meminta rakyat Mesir memberikan pendapat mereka atas rancangan konstitusi baru itu dalam referendum yang digelar selambat-lambatnya 30 hari sejak Dewan Konstituante menyerahkan rancangan konstitusi baru itu kepada presiden.

Alawa menambahkan, presiden meminta semua kekuatan politik yang tidak ikut dalam dialog hari Sabtu lalu agar menyampaikan pendapatnya tentang rancangan konstitusi yang mereka inginkan. Masukan mereka akan dijadikan dokumen resmi yang ditandatangani bersama oleh presiden dan perwakilan kekuatan-kekuatan politik.

Presiden kemudian akan menyampaikan dokumen itu kepada parlemen baru nanti. Parlemen kemudian akan membahas butir-butir konstitusi yang ingin diubah pada sidang pertama.

Sikap partai

Ketua Partai Al Ghad Ayman Nour, yang ikut dalam dialog, mengatakan, dekrit baru menghapus butir-butir yang menjadi sumber perbedaan pendapat, terutama butir yang menegaskan bahwa keputusan presiden tidak bisa diganggu gugat. Sementara Ketua Partai Al-Wasat Abu Alaa al Madi mengatakan, dekrit baru ini merupakan hadiah besar kepada rakyat Mesir dan telah memberi penyelesaian atas sejumlah isu yang menimbulkan krisis politik saat ini.

Namun, sejumlah tokoh oposisi menolak dekrit baru itu. Wakil ketua persatuan wartawan Mesir, Jamal Fahmi, mengatakan, para peserta dialog di istana presiden, Sabtu, hanya mewakili diri mereka sendiri dan delegasi partai yang hadir hanya dari partai Islam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com