KOMPAS.com - Rusia meminta Israel berpikir ulang terkait pembangunan 3.000 unit rumah di wilayah pendudukan. Moskwa, kata pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan pembangunan itu menyalahi peraturan batas wilayah. "Membangun di wilayah pendudukan yang dikuasai Israel pada 1976 adalah ilegal," begitu pernyataan Rusia sebagaimana warta Itar-TASS pada Senin (3/12/2012).
Israel, kemarin juga menyatakan menahan pembayaran pajak untuk Palestina lantaran status baru Palestina sebagai negara pengamat bukan anggota di Majelis Umum PBB. "Saya tidak akan mentransfer pembayaran pajak yang dikumpulkan Israel untuk Otoritas Nasional Palestina (PNA)," kata Menteri Keuangan Yuval Steinitz.
Rusia menganggap penting perkara pembayaran pajak itu. Menurut Moskwa, langkah tidak membayarkan duit itu akan membuat PNA mengalami defisit anggaran. Hal itu akan merambat pada perkara sosial, ekonomi, dan kemanusiaan di Palestina. Soalnya, sumber pembayaran gaji pegawai negeri Palestina, salah satunya, berasal dari pajak tersebut. "Kami minta Israel berpikir ulang soal ini dan perkara perumahan tadi," kata pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia.
Sepertiga
Palestina terbilang tergantung dengan setoran pembayaran pajak dari Israel. Pasalnya, setoran itu merupakan sepertiga dari anggaran pemasukan PNA. Dalam setahun, Israel menyetor pembayaran pajak sekitar 120 juta dollar AS.
Tahun ini, menurut pihak Israel, Palestina punya utang tagihan listrik sebesar 200 juta dollar AS. Sementara, Israel mengutip pajak dan tarif untuk barang-barang yang ditujukan untuk Palestina namun masuk melalui pelabuhan Israel.
Lalu, soal permukiman, sampai dengan 2011, pembangunan permukiman sudah menelan dana 275 juta dollar AS. Angka ini naik 38 persen ketimbang 2010.