Langkah Israel Dikritik

LONDON, SABTU - Pemerintah Inggris dan Amerika Serikat mengkritik langkah Israel yang mengizinkan pembangunan 3.000 permukiman baru di wilayah Palestina di Tepi Barat dan Jerusalem timur. Langkah Israel itu diambil sebagai aksi balasan atas kekalahan diplomatiknya di Perserikatan Bangsa- Bangsa dengan kenaikan status Palestina.

Menteri Luar Negeri Inggris William Hague mengaku ”sangat prihatin” dengan langkah Israel itu. ”Inggris sungguh-sungguh menyarankan kepada Pemerintah Israel untuk mencabut keputusan tersebut,” ujar Hague, di London, Sabtu (1/12).

Menurut Hague, jika rencana pembangunan permukiman baru itu dilaksanakan, situasi di lapangan akan berubah dan proses perdamaian menuju solusi dua negara akan makin sulit tercapai.

Di Washington DC, Jumat waktu setempat, Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton menyebut keputusan Israel itu sebagai ”langkah mundur” dalam proses perdamaian Palestina-Israel.

”Pemerintahan (AS) saat ini, seperti juga pemerintahan AS sebelumnya, telah menyatakan dengan sangat jelas kepada Israel bahwa aktivitas (pembangunan permukiman) ini memundurkan proses perundingan damai,” kata Hillary di hadapan forum diskusi yang, antara lain, dihadiri Menteri Luar Negeri Israel Avigdor Lieberman dan Menteri Pertahanan Israel Ehud Barak.

Rencana pembangunan permukiman baru Israel itu diumumkan hari Jumat hanya beberapa jam setelah Majelis Umum PBB menaikkan status Palestina dari ”entitas peninjau” menjadi ”negara peninjau bukan anggota”.

Associated Press menyebut keputusan bersejarah Majelis Umum PBB itu sebagai ”peningkatan status diplomatik paling signifikan” yang diperoleh Palestina dalam lebih dari enam dekade konflik dengan Israel.

Sebanyak 138 negara dari total 193 anggota PBB menyetujui peningkatan status Palestina itu dan hanya 9 negara yang menolak. Hanya satu negara Eropa, yakni Ceko, yang menolak resolusi tersebut. Kekalahan telak itu menggambarkan betapa Israel saat ini makin terisolasi secara diplomatik di dunia.

Membelah Tepi Barat

Seorang pejabat Israel mengaku kepada kantor berita Reuters bahwa hasil pemungutan suara itu sebagai ”kegagalan total diplomasi” dan akan ada aksi pembalasan dari Israel.

Pembalasan itu diwujudkan dengan pemberian izin pembangunan 3.000 permukiman baru di wilayah yang disebut E-1, yakni sebuah koridor yang membentang dari ujung paling timur Jerusalem timur hingga kawasan permukiman Maaleh Adumim.

Palestina selalu menentang rencana pembangunan permukiman di wilayah E-1 itu karena secara efektif akan membelah Tepi Barat menjadi dua bagian, yakni utara dan selatan. Hal itu jelas akan semakin mempersulit pembentukan negara Palestina merdeka yang meliputi kawasan Jerusalem timur, Tepi Barat, dan Jalur Gaza.

Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) langsung menyebut keputusan Israel itu sebagai ”agresi terhadap suatu negara”.

Dengan status barunya sebagai ”negara peninjau”, Palestina kini berhak bergabung dengan Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) dan bisa menyeret para pejabat Israel terkait pembangunan permukiman itu ke mahkamah tersebut.

Konvensi Geneva menegaskan, negara yang menduduki kawasan negara lain dilarang memindahkan populasi sipilnya ke kawasan yang diduduki tersebut.

Para pengamat menilai, Israel tak sadar dengan kondisinya yang sedang terpojok di dunia saat ini. Peningkatan status Palestina seharusnya diikuti dengan langkah Israel mencari cara kreatif untuk memecah kebuntuan perundingan damai.

”Pemungutan suara di PBB itu adalah sinyal sangat kuat bagi Israel bahwa mereka tak bisa lagi menyapu kotoran ke bawah karpet. Ini adalah lampu merah bagi Israel,” ujar Alon Liel, mantan direktur jenderal di Kementerian Luar Negeri Israel. (Reuters/AFP/AP/DHF)