Bangun Solidaritas bagi Perdamaian yang Adil

Suara gesekan violin Sara Michieletto yang membawakan lagu tradisional Palestina ”Wain a Ramallah” membangkitkan imajinasi hadirin ke alam Palestina.

Musik instrumental bernada sedih yang dibawakan pemusik Orchestra del Teatro la Fenice dari Venesia, Italia, itu mewarnai peringatan Hari Solidaritas Internasional bagi Rakyat Palestina di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Kamis (29/11) petang.

Kesedihan itu pun tergurat nyata di wajah Ala’a dan dua buah hatinya, Sabah (4) dan Razan (3), nun jauh di Beit Henina, Jerusalem Timur. Mereka duduk dan bercengkerama di tengah puing-puing bangunan rumahnya.

Taman bermain bagi Sabah dan Razan pun rusak. Mereka terpaksa tinggal di dalam satu kontainer kecil setelah rumahnya dihancurkan otoritas Israel. Sama seperti keluarga Palestina lainnya, Ala’a dituding telah membangun tanpa izin dan harus membayar denda 70.000 shekel atau setara Rp 176 juta.

Wajah sedih keluarga Ala’a di Beit Henina terekam dalam foto-foto dokumentasi Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), kantor berita kemanusiaan IRIN, dan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) lainnya, yang hari itu dipajang di dinding Galeri Cipta II, Taman Ismail Marzuki.

Acara peringatan Hari Solidaritas bagi Rakyat Palestina, yang jatuh setiap tanggal 29 November itu, digelar PBB dan Pemerintah Indonesia untuk menggugah nurani kemanusiaan masyarakat luas terhadap tragedi Palestina.

Michele Zaccheo, Direktur Pusat Informasi PBB (UNIC) di Jakarta, mengatakan, peringatan ini bertujuan meningkatkan rasa solidaritas masyarakat kepada warga Palestina.

”Tidak ada isu yang lebih emosional bagi Indonesia, kecuali soal okupasi ilegal Israel atas Palestina,” ujar Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Hasan Kleib.

Hak-hak asasi rakyat Palestina selama ini telah terampas oleh Israel. Hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk kemerdekaan nasional dan kedaulatan, serta hak untuk menempati tempat tinggal mereka.

Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Fariz Mehdawi, mengatakan, negaranya membutuhkan komitmen internasional dalam menyuarakan keadilan, penegakan hak asasi manusia, kemerdekaan, dan kedaulatan bagi setiap negara. Palestina harus menjadi bagian dari komitmen pemerintahan global.

Enam puluh lima tahun telah berlalu sejak Majelis Umum PBB mengadopsi Resolusi 181 pada 29 November 1947, yang mengajukan pemisahan wilayah Mandat Inggris menjadi dua negara, yakni satu negara Arab (Palestina) dan satu negara Yahudi (Israel). Pencapaian solusi dua negara itu hingga saat ini masih belum terwujud. (PASCAL S BIN SAJU)