Gerakan Anti-Mursi Membesar

KAIRO, KOMPAS.com — Mahkamah Agung Konstitusi Mesir membantah telah berkonspirasi dengan kekuatan politik lain dalam keputusan pembubaran majelis rendah parlemen, Mei lalu. MK juga membantah berniat membubarkan dewan konstituante dan lembaga Majelis Syura Mesir.

Demikian ditegaskan juru bicara Mahkamah Agung Konstitusi (MK) Maher Sami dalam temu pers, Rabu (28/11/2012). Sami menyayangkan sikap Presiden Muhammad Mursi yang ikut terlibat dalam upaya melemahkan lembaga yudikatif di Mesir.

Seperti diketahui, salah satu faktor utama di balik pengeluaran dekrit Presiden Mursi, Kamis pekan lalu, adalah adanya bocoran berita bahwa MK akan membubarkan dewan konstituante dan Majelis Syura (MPR).

Sementara itu, aparat keamanan dan massa kontra dekrit presiden kembali terlibat bentrok di sekitar gedung Kedutaan Besar AS di dekat Alun-alun Tahrir. Aparat keamanan menggunakan gas air mata untuk memukul mundur pengunjuk rasa yang ingin mendekat gedung tersebut.

Meski konflik horizontal yang meluas antara kubu pro dan kontra dekrit di Kairo relatif bisa dicegah, konflik dua kubu itu di beberapa kota lain tak dapat dihindari. Konflik sengit terjadi di kota Mahallah, Mansoura, dan Meniya.

Demikian dilaporkan wartawan Kompas, Musthafa Abd Rahman, dari Kairo, Mesir.

Massa penentang dekrit presiden dari sejumlah faksi politik dan latar belakang ideologi, Selasa malam lalu, berduyun-duyun menuju Alun-alun Tahrir. Suasana alun-alun itu seperti suasana malam jatuhnya Presiden Hosni Mubarak, 11 Februari 2011.

Massa berteriak-teriak histeris menolak dekrit presiden dan menuntut tumbangnya rezim Presiden Mursi.

Ketua Partai Al Dustur Mohamed ElBaradei, mantan kandidat presiden Amr Mousa, dan mantan kandidat presiden Hamdin Sabahi, terjun langsung memimpin aksi unjuk rasa besar-besaran itu.

Kekuatan kelompok liberalis-nasionalis yang selama ini terpecah belah kini seperti menemukan momentum untuk bersatu menjadi kekuatan besar dalam menghadapi Mursi.

Jajaran lembaga yudikatif juga makin solid. Asosiasi hakim mengatakan, pengadilan yang mogok kerja sudah mencapai 95 persen. Hari Rabu, Pengadilan Kasasi Mesir juga menyatakan mogok sampai Mursi mencabut dekritnya.

Jalan buntu

Upaya kubu Presiden Mursi memecah belah kubu oposisi dan lembaga yudikatif semakin terlihat tidak berhasil. Sebaliknya, tekanan kuat kubu oposisi dengan pengerahan massa besar-besaran juga belum menggoyahkan sikap Mursi.

Upaya perundingan yang dilakukan kubu Mursi dengan oposisi sampai saat ini masih menemui jalan buntu.

Penasihat politik Presiden Mursi, Seif Abdel Fattah, mengusulkan digelarnya referendum untuk menentukan masa depan parlemen dan dewan konstituante.

Penasihat lain Mursi, Ayman Sayyad, mengusulkan referendum untuk memberlakukan kembali konstitusi tahun 1971 dengan beberapa amandemen sesuai hasil referendum 19 Maret 2011. Ia mengatakan, jika rakyat setuju memberlakukan konstitusi 1971 itu, tak perlu lagi menyusun konstitusi baru.

Menurut Sayyad, krisis politik di Mesir saat ini sudah melampaui masalah dekrit presiden, tetapi lebih disebabkan polarisasi yang sangat tajam dalam masyarakat Mesir.

Juru bicara Ikhwanul Muslimin, Mahmud Ghazlan, menegaskan menolak pencabutan dekrit presiden dan menegaskan massa pendukung presiden jauh lebih besar daripada massa kontra dekrit yang berunjuk rasa di Alun-alun Tahrir dan tempat lainnya saat ini.