Hakim Mesir Serukan Mogok Kerja

KAIRO, KOMPAS.com - Hakim di Mesir menyerukan mogok nasional sebagai upaya untuk memprotes kebijakan Presiden Mohammed Mursi yang mengeluarkan dekrit untuk memperluas kewenangannya secara tidak terbatas.

Setelah menggelar pertemuan darurat sepanjang Sabtu (24/11), organisasi hakim di negara itu mendesak agar Mursi menarik kembali dekrit yang telah dikeluarkannya itu.

Para hakim menilai dekrit tersebut merupakan serangan yang tidak pernah terjadi sebelumnya terhadap sistem peradilan Mesir.

Mursi dan pendukungnya dalam sejumlah kesempatan telah mengatakan bahwa dekrit itu merupakan upaya untuk melindungi revolusi Mesir, yang berhasil menggulingkan Presiden Hosni Mubarak. Dekrit yang dikeluarkan Mursi memang akan memproteksi setiap kebijakan yang dikeluarkan olehnya.

Berdasarkan dekrit tersebut itu pula maka kebijakan Mursi tidak boleh ditentang oleh otoritas pemerintahan lainnya di negara tersebut.

Wartawan BBC di Kairo, John Leyne mengatakan repons para hakim ini sangat keras seperti yang telah diduga sebelumnya.

Perhatian Internasional

Salah satu hakim yang ikut menentang kebijakan Mursi ini mengatakan kepada BBC bahwa mereka melakukan perlawanan karena peduli dengan nasib Mesir dan bukan sekedar demi jabatan mereka. "Kami tidak bisa bekerja seperti ini, kami harus mengubah hal tersebut dan kami akan mengubahnya," kata Ahmed Shannan.

Sementara itu menurut laporan kantor berita Mesir, Mena, Lembaga Hak Asasi Mesir telah mengajukan gugatan hukum melalui Pengadilan Administrasi meminta agar dekrit tersebut dibatalkan.

Keprihatinan terhadap kondisi yang terjadi di Mesir juga datang dari sejumlah negera seperti Amerika Serikat dan Jerman. AS sebelumnya mengatakan langkah yang dilakukan oleh Pemerintahan Mursi telah mengkhawatirkan dunia internasional.

Sementara itu Menteri Luar Negeri Jerman, Guido Westerwelle menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kondisi terkini di negara itu.

"Sangat penting bahwa semangat revolusi tidak lenyap dalam masa perubahan ini dan Presiden Mursi melanjutkan proses penyusunan konstitusi menuju demokrasi, aturan hukum dan pemisahan kekuasaan," kata Westerwelle.