Uni Eropa Akui Koalisi Oposisi Suriah

BRUSSELS, KOMPAS.com - Uni Eropa mengakui koalisi baru oposisi Suriah sebagai "wakil sah" rakyat Suriah, walaupun ini belum merupakan pengakuan penuh.

Dukungan ini dianggap penting karena negara-negara Barat telah memberikan kepercayaan kepada kelompok oposisi Suriah, yang sebelumnya dibayangi perpecahan diantara faksi-faksinya.

Sebelumnya dukungan telah diberikan negara-negara Teluk, Turki, dan Prancis.

Namun koalisi baru oposisi ini akhirnya dibentuk di Qatar pada 11 November lalu, yang dikenal sebagai Koalisi Nasional untuk Pasukan Oposisi dan Revolusi Suriah.

Saat itu, mereka berhasil memilih Moaz al-Khatib, mantan imam muslim Sunni Masjid Umayyad di Damaskus, sebagai pemimpin koalisi oposisi yang baru.

Dalam pertemuan yang melibatkan 27 menteri luar negeri Eropa di Brussels, Uni Eropa bersepakat untuk mempertimbangkan untuk mendukung koalisi baru oposisi Suriah sebagai "perwakilan sah rakyat Suriah".

"Kesepakatan ini merupakan langkah besar untuk menyatukan kelompok oposisi Suriah," demikian isi pernyataan bersama yang dibacakan perwakilan Uni Eropa.

"Uni Eropa menganggap mereka perwakilan sah dari aspirasi rakyat Suriah," tambah Uni Eropa.

Walaupun demikian, Uni Eropa belum memberikan pengakuan diplomatik secara resmi, karena dukungan ini merupakan keputusan setiap negara anggota Uni Eropa.   

Inggris Mendukung

Sementara itu, Inggris dilaporkan juga akan memberikan dukungan bagi koalisi baru oposisi Suriah, setelah Menteri Luar Negeri William Hague bertemu dengan para pimpinan koalisi baru oposisi Suriah di London Jumat lalu.

Kepada wartawan di Brussels, Senin (19/11), Hague mengatakan, "Saya terkesan dengan tujuan mereka (kelompok oposisi) ... tekad mereka untuk menghimpun semua kelompok yang berbeda, dari semua komunitas dan kelompok di Suriah".

Rencananya, Inggris akan mengumumkan dukungannya pada Selasa (20/11) ini.

Pekan lalu, Presiden AS Barack Obama menyambut baik pembentukan koalisi baru oposisi Suriah, namun dia mengatakan AS ingin memastikan terlebih dahulu "sejauh mana komitmen kelompok oposisi itu dalam menjalankan demokratisasi di Suriah, Suriah yang inklusif, serta Suriah yang moderat".

Beberapa anggota Uni Eropa sebelumnya menyarankan agar kelompok oposisi Suriah diberi bantuan persenjataan, namun para diplomat mengatakan, sangat kecil kemungkinan ide ini mendapat dukungan mayoritas.

Saat ini, Uni Eropa melakukan embargo pengiriman senjata ke Suriah. Seorang pejabat Uni Eropa mengatakan bahwa embargo kemungkinan akan diperbaharui secara penuh ada akhir pekan ini.