Kompas.com - 09/11/2012, 11:51 WIB
EditorInggried Dwi Wedhaswary
Oleh Christianto Wibisono

Kebetulan sejarah telah menempatkan Barack Obama, Xi Jinping, dan calon presiden ketujuh RI untuk berinteraksi pada periode 2012-2016. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih berpeluang melakukan gebrakan yang bisa memengaruhi dua mitranya, Presiden AS dan China, pada sisa dua tahun masa jabatannya.

Momentum terpilihnya kembali Presiden Obama memberi peluang bagi Yudhoyono untuk mengapitalisasikan dan meluaskan pengaruh modal geopolitik Indonesia sebagai the largest Moslem Democracy yang setara dengan AS sebagai the largest Western Democracy, dan India sebagai Hindu Democracy. Mumpung Presiden AS masih dijabat oleh orang yang (pernah) dibesarkan di Indonesia dalam masa usia puber, 6-10 tahun (1967- 1971), di bumi Indonesia ketika Presiden Soeharto berbulan madu dengan media massa dan tidak memberedel surat kabar.

Pada 27 Desember 1967, Gubernur Michigan George Romney berkunjung ke kantor Presiden Soeharto di Merdeka Barat. George Romney adalah ayah capres Mitt Romney. Romney senior akan tersisih dalam konvensi capres Republik oleh Richard Nixon, yang akan mengalahkan Presiden Lyndon Johnson pada Pilpres AS 1968. Sementara Soeharto saat itu akan bertahan dengan sistem otoriter, menyamai tujuh presiden AS: dari Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, George H W Bush, Bill Clinton.

Hubungan RI-AS senantiasa ”asimetris”, padahal kita berpeluang untuk melakukan leverage geopolitik dalam mendayung di antara bipolar perang dingin Barat lawan Komunis. Rasa percaya diri (assertiveness) kita masih bertaraf retorika sebab dalam praktiknya calon presiden RI selalu berebut ”restu dan akses” atau ”citra direstui AS”. Padahal, dalam konteks konflik peradaban Huntington, maka Indonesia yang mayoritas Islam—bila benar moderat dan toleran—berpotensi menjadi juru damai antara Barat dan Islam yang terjebak pada agitasi ”perang salib abad pertengahan”.

Dinamika Indonesia-AS

Dalam perang dingin kubu Barat-AS lawan Timur (Komunis Uni Soviet dan kawan-kawan), Bung Karno mendayung di antara dua karang dengan memperoleh persenjataan berat dari Uni Soviet (bukan hibah, tetapi utang) untuk meyakinkan AS mendesak Belanda menyerahkan Irian Barat (Papua) pada 1962. Selama tiga tahun Indonesia terjebak dalam konflik perang saudara TNI vs PKI yang dimenangi secara gratis untuk kepentingan Amerika Serikat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Presiden Johnson menyatakan bahwa Indonesia di bawah Soeharto yang antikomunis—yang membubarkan dan membantai komunis—adalah durian runtuh bagi AS ketika mereka terdesak di Vietnam. Kita tahu, oleh anak buah Ho Chi Minh, AS dikurasi tenaganya. Miliaran dollar AS terkuras di sini dan 50.000 jiwa pasukan AS gugur di medan Perang Vietnam. Baru 10 tahun sejak pembantaian PKI, Amerika Serikat akhirnya mengakui keunggulan Vietnam dan AS meninggalkan Vietnam. Dalam konteks itulah Presiden Gerald Ford merestui invasi dan akuisisi Timor Timur oleh Soeharto pada akhir 1975.

Kita kemudian membekukan hubungan diplomatik dengan China meskipun Nixon pada 1972 justru sudah mendobrak dengan diplomasi segitiga Washington- Beijing-Moskwa untuk menekan Uni Soviet dalam percaturan global. Tak dapat disangkal bahwa AS menikmati windfall profit, durian runtuh, lotre gratisan, dari perubahan politik Indonesia dari bebas aktif selama Bung Karno menjadi pro-Barat dan anti-Komunis pada era Soeharto.

Sekarang, dalam era perang teror dan konflik peradaban, maka Indonesia berpeluang menjadi juru damai global milenial dan fundamental. Sebagai bangsa yang dilahirkan dan melahirkan ideologi Pancasila oleh dan dari Bung Karno yang baru dianugerahi gelar Pahlawan, kita seharusnya secara proaktif menerjemahkan Pancasila untuk menciptakan perdamaian dunia.

Halaman:
Baca tentang


    25th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

    Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

    Nasional
    Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

    Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

    Nasional
    Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

    Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

    Nasional
    Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

    Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

    Nasional
    Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

    Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

    Nasional
    13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

    13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

    Nasional
    KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

    KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

    Nasional
    Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

    Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

    Nasional
    Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

    Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

    Nasional
    Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

    Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

    Nasional
    Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

    Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

    Nasional
    KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

    KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

    Nasional
    Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

    Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

    Nasional
    Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

    Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

    Nasional
    131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

    131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X