Kompas.com - 09/11/2012, 11:51 WIB
EditorInggried Dwi Wedhaswary
Oleh Christianto Wibisono

Kebetulan sejarah telah menempatkan Barack Obama, Xi Jinping, dan calon presiden ketujuh RI untuk berinteraksi pada periode 2012-2016. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih berpeluang melakukan gebrakan yang bisa memengaruhi dua mitranya, Presiden AS dan China, pada sisa dua tahun masa jabatannya.

Momentum terpilihnya kembali Presiden Obama memberi peluang bagi Yudhoyono untuk mengapitalisasikan dan meluaskan pengaruh modal geopolitik Indonesia sebagai the largest Moslem Democracy yang setara dengan AS sebagai the largest Western Democracy, dan India sebagai Hindu Democracy. Mumpung Presiden AS masih dijabat oleh orang yang (pernah) dibesarkan di Indonesia dalam masa usia puber, 6-10 tahun (1967- 1971), di bumi Indonesia ketika Presiden Soeharto berbulan madu dengan media massa dan tidak memberedel surat kabar.

Pada 27 Desember 1967, Gubernur Michigan George Romney berkunjung ke kantor Presiden Soeharto di Merdeka Barat. George Romney adalah ayah capres Mitt Romney. Romney senior akan tersisih dalam konvensi capres Republik oleh Richard Nixon, yang akan mengalahkan Presiden Lyndon Johnson pada Pilpres AS 1968. Sementara Soeharto saat itu akan bertahan dengan sistem otoriter, menyamai tujuh presiden AS: dari Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, George H W Bush, Bill Clinton.

Hubungan RI-AS senantiasa ”asimetris”, padahal kita berpeluang untuk melakukan leverage geopolitik dalam mendayung di antara bipolar perang dingin Barat lawan Komunis. Rasa percaya diri (assertiveness) kita masih bertaraf retorika sebab dalam praktiknya calon presiden RI selalu berebut ”restu dan akses” atau ”citra direstui AS”. Padahal, dalam konteks konflik peradaban Huntington, maka Indonesia yang mayoritas Islam—bila benar moderat dan toleran—berpotensi menjadi juru damai antara Barat dan Islam yang terjebak pada agitasi ”perang salib abad pertengahan”.

Dinamika Indonesia-AS

Dalam perang dingin kubu Barat-AS lawan Timur (Komunis Uni Soviet dan kawan-kawan), Bung Karno mendayung di antara dua karang dengan memperoleh persenjataan berat dari Uni Soviet (bukan hibah, tetapi utang) untuk meyakinkan AS mendesak Belanda menyerahkan Irian Barat (Papua) pada 1962. Selama tiga tahun Indonesia terjebak dalam konflik perang saudara TNI vs PKI yang dimenangi secara gratis untuk kepentingan Amerika Serikat.

Presiden Johnson menyatakan bahwa Indonesia di bawah Soeharto yang antikomunis—yang membubarkan dan membantai komunis—adalah durian runtuh bagi AS ketika mereka terdesak di Vietnam. Kita tahu, oleh anak buah Ho Chi Minh, AS dikurasi tenaganya. Miliaran dollar AS terkuras di sini dan 50.000 jiwa pasukan AS gugur di medan Perang Vietnam. Baru 10 tahun sejak pembantaian PKI, Amerika Serikat akhirnya mengakui keunggulan Vietnam dan AS meninggalkan Vietnam. Dalam konteks itulah Presiden Gerald Ford merestui invasi dan akuisisi Timor Timur oleh Soeharto pada akhir 1975.

Kita kemudian membekukan hubungan diplomatik dengan China meskipun Nixon pada 1972 justru sudah mendobrak dengan diplomasi segitiga Washington- Beijing-Moskwa untuk menekan Uni Soviet dalam percaturan global. Tak dapat disangkal bahwa AS menikmati windfall profit, durian runtuh, lotre gratisan, dari perubahan politik Indonesia dari bebas aktif selama Bung Karno menjadi pro-Barat dan anti-Komunis pada era Soeharto.

Sekarang, dalam era perang teror dan konflik peradaban, maka Indonesia berpeluang menjadi juru damai global milenial dan fundamental. Sebagai bangsa yang dilahirkan dan melahirkan ideologi Pancasila oleh dan dari Bung Karno yang baru dianugerahi gelar Pahlawan, kita seharusnya secara proaktif menerjemahkan Pancasila untuk menciptakan perdamaian dunia.

Halaman:
Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Saksi Ungkap Lakukan Demo Tolak Omnibus Law Bukan karena Tweet Jumhur Hidayat

    Saksi Ungkap Lakukan Demo Tolak Omnibus Law Bukan karena Tweet Jumhur Hidayat

    Nasional
    ICW Sebut Ada Upaya Peretasan dalam Konferensi Pers soal Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

    ICW Sebut Ada Upaya Peretasan dalam Konferensi Pers soal Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

    Nasional
    Eks Ketum FPI dan Panitia Maulid Dituntut 1,5 Tahun Penjara di Kasus Kerumunan Rizieq Shihab

    Eks Ketum FPI dan Panitia Maulid Dituntut 1,5 Tahun Penjara di Kasus Kerumunan Rizieq Shihab

    Nasional
    Komisioner KPK Berharap Bisa Segera Fokus pada Kerja Pemberantasan Korupsi Setelah Ada Pernyataan Presiden Soal TWK

    Komisioner KPK Berharap Bisa Segera Fokus pada Kerja Pemberantasan Korupsi Setelah Ada Pernyataan Presiden Soal TWK

    Nasional
    Kasus Kerumunan Petamburan, Rizieq Dituntut 2 Tahun Penjara

    Kasus Kerumunan Petamburan, Rizieq Dituntut 2 Tahun Penjara

    Nasional
    Jokowi Minta TWK Tak Jadi Dasar Berhentikan Pegawai KPK, WP: Alhamdulilah, Terima Kasih Pak Presiden

    Jokowi Minta TWK Tak Jadi Dasar Berhentikan Pegawai KPK, WP: Alhamdulilah, Terima Kasih Pak Presiden

    Nasional
    Jokowi Arahkan Tindaklanjuti 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Ini kata BKN

    Jokowi Arahkan Tindaklanjuti 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Ini kata BKN

    Nasional
    Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong Dimulai Selasa, Salah Satunya di Kawasan Industri Jababeka

    Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong Dimulai Selasa, Salah Satunya di Kawasan Industri Jababeka

    Nasional
    Nilai Distribusi Vaksin di Dunia Tak Merata, Ketua DPR: Perlu Solidaritas Global

    Nilai Distribusi Vaksin di Dunia Tak Merata, Ketua DPR: Perlu Solidaritas Global

    Nasional
    Anggota Dewas KPK Setuju Pernyataan Presiden Jokowi Terkait TWK Pegawai KPK

    Anggota Dewas KPK Setuju Pernyataan Presiden Jokowi Terkait TWK Pegawai KPK

    Nasional
    7 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Kirim Surat Keberatan ke Firli Cs

    7 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Kirim Surat Keberatan ke Firli Cs

    Nasional
    Alasan Jaksa Tuntut Rizieq 10 Bulan Penjara di Kasus Kerumunan Megamendung

    Alasan Jaksa Tuntut Rizieq 10 Bulan Penjara di Kasus Kerumunan Megamendung

    Nasional
    Polri: Munarman Ditahan Sejak 7 Mei 2021 dan Boleh Dikunjungi

    Polri: Munarman Ditahan Sejak 7 Mei 2021 dan Boleh Dikunjungi

    Nasional
    Pernyataan Jokowi Dinilai Kuatkan Dugaan TWK Hanya Digunakan Untuk Singkirkan Punggawa KPK

    Pernyataan Jokowi Dinilai Kuatkan Dugaan TWK Hanya Digunakan Untuk Singkirkan Punggawa KPK

    Nasional
    Antisipasi Lonjakan Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan hingga 10.000 Tempat Tidur

    Antisipasi Lonjakan Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan hingga 10.000 Tempat Tidur

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X