Afganistan dan Turki Serukan Reformasi DK PBB

DENPASAR, KOMPAS.com — Afganistan dan Turki menyerukan reformasi Dewan Keamanan PBB, saat menghadiri Bali Democracy Forum, di Nusa Dua, Kamis (8/11/2012).

Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan, susunan DK PBB saat ini—lima negara anggota tetap dengan hak veto ditambah 10 anggota tidak tetap—berarti sama dengan menyerahkan nasib umat manusia kepada lima negara saja.

"Kami ingin melihat adanya struktur baru dengan kondisi bahwa sistem kemanusiaan dibangun berdasarkan prinsip keadilan dan kesamaan derajat. Harus ada sebuah organisasi baru," kata Erdogan.

"Rezim Suriah bisa bertahan karena kemacetan dalam sistem internasional ini," ujar Erdogan mengambil contoh DK PBB yang tak kunjung bisa mengambil keputusan soal Suriah karena hak veto China dan Rusia.

Pernyataan Erdogan itu didukung Presiden Afganistan Hamid Karzai.

"Dewan Keamanan PBB tidak mewakili kita semua. Lima anggota tetap memiliki kekuatan individu dan itu tidak demokratis," kata Karzai.

Karzai menambahkan, dunia kini membutuhkan sebuah aturan global yang lebih demokratis.

Sementara itu, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan kondisi di Suriah memberi bukti kegagalan sistem irasional yang digunakan saat ini.

"Kebutuhan untuk mereformasi Dewan Keamanan PBB saat ini semakin besar dibanding masa lalu," kata Yudhoyono.