Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati: Gelar Pahlawan Ini Seharusnya sejak Dulu

Kompas.com - 07/11/2012, 14:14 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Putri Soekarno, Megawati Soekarnoputri, menyambut gembira pemberian gelar pahlawan nasional kepada ayahnya oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Hanya, Megawati mempermasalahkan pemberian gelar itu yang baru dilakukan saat ini.

"Seharusnya ini diberikan sejak dulu," kata Megawati seusai acara pemberian gelar pahlawan nasional di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/11/2012).

Gelar pahlawan nasional itu diberikan Yudhoyono dan diterima oleh Guntur Soekarnoputra (mewakili keluarga Soekarno) dan Meutia Hatta (mewakili keluarga Hatta). Acara pemberian gelar itu dihadiri para pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, dan keluarga besar Soekarno dan Hatta.

Megawati menambahkan, dengan pemberian gelar tertinggi itu, peristiwa yang terjadi di masa lalu, terutama terkait Tap MPRS yang selama ini membelenggu Soekarno, seharusnya sudah tidak ada lagi.

Tap MPRS itu di antaranya Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Soekarno, Tap MPRS Nomor IX/MPRS/1996 tentang Surat Perintah Presiden/Pangti ABRI/PBR/Mandataris MPRS.

Ketika disinggung penilaian bahwa gelar pahlawan nasional lebih rendah dibandingkan dengan pahlawan proklamator yang sudah diberikan ketika zaman Soeharto, Megawati meminta agar masalah itu tidak dipolemikkan lagi. Gelar pahlawan proklamator, kata dia, tidak diatur dalam perundang-undangan sehingga tidak tercatat. Sebaliknya, gelar pahlawan nasional diatur dalam perundang-undangan.

"Dengan demikian, penegasan yang diberikan kepada negara dan bangsa pada saat ini Bung Karno adalah pahlawan bangsa sehingga tidak ada lagi ketakutan untuk membicarakan pikiran-pikiran Bung Karno. Bagi mereka yang dulunya berjuang sebagai pengikut Bung Karno, ini adalah hari mereka untuk ikut merasakan bahagia," ujar Ketua Umum PDI-P itu.

Baca juga:
Soekarno-Hatta di Mata SBY
Ini Alasan Presiden Anugerahi Soekarno-Hatta Gelar Pahlawan
SBY: Mari Kita Contoh Bung Karno dan Bung Hatta
PDI-P: BK Jadi Pahlawan Nasional, Hentikan "Desoekarnoisasi"
Puan: Gelar Pahlawan untuk Soekarno Bukan Jasa SBY
Pemerintah Akhirnya Akui Bung Karno-Bung Hatta Pahlawan Nasional

Berita terkait gelar pahlawan nasional bagi kedua tokoh ini dapat diikuti dalam topik:
Bung Karno-Bung Hatta, Jadi Pahlawan Nasional

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

    Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

    Nasional
    Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

    Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

    Nasional
    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasional
    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Nasional
    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    Nasional
    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Nasional
    Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

    Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

    Nasional
    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

    Nasional
    Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

    Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

    Nasional
    Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

    Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

    Nasional
    Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

    Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

    Nasional
    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    Nasional
    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

    Nasional
    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com