Kompas.com - 06/11/2012, 16:24 WIB
Penulis Riana Afifah
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Menyusul karut marut pemberian Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) atau lebih dikenal dengan tunjangan sertifikasi, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menemukan empat modus baru yang terjadi dalam pemberian TPP pada guru-guru di seluruh Indonesia. Sekretaris Jenderal FSGI, Retno Listyarti, mengatakan bahwa munculnya empat modus baru dalam pemberian TPP ini diketahui setelah pihaknya mengolah aduan yang masuk melalui posko pengaduan yang dibuka sejak 2 Oktober hingga 3 November lalu.

"Dari pengaduan yang diterima hampir selama sebulan lalu, ada empat modus baru yang muncul dalam masalah penyaluran TPP 2012," kata Retno, saat jumpa pers di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jalan Kalibata Timur, Jakarta, Selasa (6/11/2012).

Modus pertama yang muncul adalah guru tidak mendapatkan TPP triwulan kedua karena tidak memenuhi target mengajar 24 jam dalam seminggu. Bahkan ada ancaman untuk mengembalikan TPP triwulan pertama yang sudah diterima para guru karena target durasi mengajar tersebut tidak tercapai.

"Ini terjadi di Padang. Dari aduan yang masuk sebanyak 949 guru terancam tidak akan mendapatkan TPP 2012 ini. Tapi itu belum dikembalikan karena tidak ada perintah tertulis dari Dinas Pendidikannya," ungkap Retno.

Modus kedua adalah TPP untuk guru non PNS bersertifikat dibayar tepat waktu tetapi untuk guru PNS justru terlambat dibayarkan. Hal ini terjadi di Jakarta untuk para guru di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara untuk para guru baik PNS maupun non PNS yang ada di bawah Kementerian Agama, justru sama sekali belum dapat TPP untuk triwulan ketiga.

Modus ketiga adalah diskriminasi cara penyaluran TPP seperti yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir. Salah satu aduan yang masuk adalah sebanyak 60 guru dan pengawas tidak mengalami keterlambatan TPP karena langsung menerima dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke rekening pribadi guru. Sedangkan, ribuan guru lain yang memang pembayarannya melalui pemda belum menerima TPP.

"Ini kenapa ada perbedaan seperti ini? Apakah karena mereka pengawas? Walaupun pengawas, mereka juga sama-sama guru," ujar Retno.

Modus keempat adalah penerimaan TPP dalam satu provinsi yang waktunya tidak sama. Hal ini terjadi di Sumatera Utara yaitu di Kabupaten Serdang Bedagai yang mendapat TPP pada bulan kedua untuk triwulan pertama, kemudian dibayarkan pada bulan ketiga untuk triwulan kedua dan untuk triwulan ketiga justru malah belum dibayarkan.

"Ini artinya belum ada kesungguhan pihak Kemdikbud dan Kemenag dalam memperbaiki penyaluran TPP seperti yang dijanjikan," tandasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.