Taktik China di Laut China Selatan

Strategi China dalam menghadapi perkembangan situasi, terutama terkait sengketa di perairan Laut China Selatan, cukup bervariasi. Beijing menggertak dengan sejumlah langkah yang cukup membuat khawatir negara yang sama-sama mengklaim wilayah di perairan tersebut.

Sebut saja ketika perseteruannya dengan Filipina semakin memanas di kawasan Beting Scarborough, China menggertak dengan ”menghambat” impor pisang dari negeri itu. Sebanyak 30 persen dari total produk pisang Filipina diekspor ke pasar negeri berpopulasi lebih dari 1,3 miliar jiwa itu.

Terhadap Vietnam, Pemerintah ”Negeri Tirai Bambu” itu juga melancarkan gertakan lain. Sebut saja ketika parlemen Vietnam mengesahkan sebuah undang-undang kelautan, yang dinilai kontroversial oleh China. Kontroversial lantaran aturan baru yang disahkan Juni lalu itu memasukkan dua kepulauan yang diklaim milik China, Xisha (Paracel) dan Nansha (Spratly), di bawah yurisdiksi ”Negeri Paman Ho”.

Dalam salah satu artikel di surat kabar China Daily, peneliti China Foundation for International Studies, Wu Zhenglong, menyebutkan, Pemerintah Beijing langsung bereaksi dengan mengumumkan peresmian kota baru Sansha, yang terletak di Pulau Yongxing, Kepulauan Xisha, akhir Juli lalu. Pemerintahan kota di bawah Provinsi Hainan itu diberi kewenangan membawahi pengelolaan Kepulauan Paracel dan Spratly berikut seluruh perairannya.

Beberapa hari berselang, Kementerian Pertahanan China menempatkan perwira militer di markas garnisun. Markas itu juga didirikan di Pulau Yongxing.

Tak hanya Filipina dan Vietnam meradang. Negeri adidaya Amerika Serikat, yang coba meningkatkan kehadiran dan mengembalikan pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik lewat kebijakan Pivot Asia-nya itu, juga ikut-ikutan dibuat gerah.

Seperti diketahui, China dengan kebijakan ”Sembilan Garis Putus-putus”-nya, mengklaim 90 persen kawasan Laut China Selatan yang menjadi salah satu jalur transportasi laut terpenting dunia. Klaim China itu bersinggungan dengan klaim Taiwan dan empat negara pantai di sekitar Laut China Selatan, yang juga anggota organisasi kawasan Asia Tenggara (ASEAN), yakni Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam.

Bangun kapal

Saat ini negara-negara ASEAN tengah mematangkan proses pembahasan kode tata berperilaku (COC) di Laut China Selatan. COC ini bertujuan menurunkan ketegangan yang tengah terjadi di wilayah itu. Akan tetapi, ketika upaya menggodok rumusan COC itu tengah berjalan, China justru mempersiapkan strategi lain untuk memperkuat klaimnya di Laut China Selatan.

China mendasari klaimnya di perairan itu dengan latar sejarah masa lalu. Jejak klaim China ditarik dari masa-masa Dinasti Tang (618-907 Masehi) dan Dinasti Song (960-1276 Masehi). Untuk memperkuat klaim sejarahnya itu, China mulai membangun kapal laut yang berkemampuan meneliti dan mengambil benda-benda peninggalan sejarah masa lalu, yang ada di dasar laut.

Kapal dengan panjang 56 meter dan lebar 4,8 meter itu diperkirakan tuntas dibangun pada akhir tahun 2013.

Menurut Administrasi Pemerintah untuk Warisan Budaya (SACH), seperti dimuat Xinhua akhir bulan lalu, kapal itu akan dikerjakan galangan kapal Changhang Dongfeng dengan rancangan Institut Rist 701 Korporasi Industri Galangan Kapal China.

Kapal berdaya jelajah mulai pantai China hingga perairan sekitar Kepulauan Paracel itu dirancang bisa mendeteksi, melokasikan, memetakan, merekam video, serta menggali dan mengangkat benda-benda arkeologi dari dasar laut.

Saat ini diyakini terdapat sekitar 122 bangkai kapal masa lalu di dasar Laut China Selatan, yang diperkirakan kebanyakan peninggalan masa lalu China. (Wisnu Dewabrata)