Pendemo Tuntut Mesir Terapkan Syariah Islam

KAIRO, KOMPAS.com — Sekitar 500 warga pemeluk Salafi melakukan unjuk rasa di ibu kota Mesir, Kairo, Jumat (2/11/2012). Mereka menuntut agar konstitusi baru Mesir lebih kuat lagi mengadopsi Syariah Islam.

Konstitusi baru ini direncanakan untuk menggantikan konstitusi 1971 yang dibekukan militer setelah jatuhnya Presiden Hosni Mubarak tahun lalu.

Kelompok fundamentalis Islam menginginkan konstitusi baru ini menggunakan Syariah Islam sebagai basis legislasi. Namun, usulan ini ditolak kelompok liberal dan sekuler.

Setidaknya ada sejumlah hal penting yang menjadi perdebatan panas, yaitu peranan agama, status perempuan, dan batasan kebebasan berekspresi dan berkeyakinan.

Dalam pasal 2, konsep konstitusi baru tertulis "Islam adalah agama negara, Arab adalah bahasa resmi, dan prinsip-prinsip Syariah Islam menjadi sumber utama hukum."

Kelompok ultra-konservatif Islam menginginkan agar "prinsip-prinsip Syariah" dibuang dan digantikan dengan "memberlakukan Syariah". Selanjutnya kelompok ini juga menginginkan agar Al-Azhar—pusat belajar utama Islam Sunni—menjadi "pusat interpretasi Syariah negara".

Dewan Negara beranggotakan 100 politisi. Sebagian besar adalah kelompok kanan, yang diberi tugas untuk menyusun konstitusi baru Mesir.

Partai berkuasa Mesir saat ini, Ikhwanul Muslimin, mendesak agar konstitusi baru ini mengacu pada Syariah Islam, tetapi dengan sejumlah kompromi.