KOMPAS.com - Dengan tegas, Kementerian Dalam Negeri melarang unjuk rasa di Bahrain. Pengumuman pelarangan itu muncul pada Selasa (30/10/2012), terkait kekerasan yang menurut pemerintah dilakukan oleh kelompok oposisi.
"Kami menjaga kebebasan menyatakan pendapat. Tapi, kekerasan setelah unjuk rasa tidak bisa kami biarkan," begitu pernyataan Menreri Dalam Negeri Bahrain Letnan Jenderal Shaikh Rashid bin Abdullah Al Khalifa di Manama.
Pemerintah Bahrain, kata Al Khalifa menunjuk pada unjuk rasa beberapa waktu lalu oleh kelompok oposisi terbesar Kelompok Al Wefaq. "Unjuk rasa itu berbuntut kekerasan dan perusakan fasiltas publik," katanya.
Pada Februari 2011, Bahrain pernah dilanda unjuk rasa besar-besaran. Waktu itu, kelompok oposisi berupaya untuk mengguncang pemerintah yang sudah turun-temurun didominasi oleh keluarga kerajaan, tulis Xinhua.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.