Jemaah Ahmadiyah Gagal Gelar Shalat Id

BANDUNG, KOMPAS - Jemaah Ahmadiyah di lingkungan Masjid An Nasir, Kota Bandung, Jawa Barat, urung melaksanakan shalat Id ataupun penyembelihan hewan kurban di sana, menyusul keributan dengan organisasi massa keagamaan Front Pembela Islam, sejak malam sebelumnya. Insiden ini disebut sebagai bentuk pembiaran dari aparat keamanan dan pemerintah terhadap hak warga untuk beribadah.

Insiden terjadi pada Kamis (25/10) pukul 22.00, saat malam takbiran. Masjid An Nasir didatangi sekitar 30 anggota FPI yang memergoki atribut Ahmadiyah yang masih terpasang di dalam masjid itu. Mereka meminta agar atribut diturunkan, tetapi tidak digubris.

Petugas kepolisian di lokasi segera meminta agar perwakilan jemaah Ahmadiyah dan FPI bertemu di kantor polisi. Di sana, baik FPI maupun petugas kepolisian meminta agar tidak digelar kegiatan shalat Id berikut penyembelihan hewan kurban dengan alasan keamanan. Perwakilan Ahmadiyah bergeming meski mereka tetap tidak bisa menggelar shalat Id karena perwakilan mereka baru bisa keluar dari kantor polisi pada Jumat (26/10) pukul 09.00.

”Shalat Id dipindahkan ke masjid lain dan hewan yang akan disembelih diserahkan kepada tukang jagal,” kata mubaligh Masjid An Nasir, Abdul Wahid Yora, yang ditemui Jumat sore.

Selama perundingan berlangsung, massa merusak Masjid An Nasir sehingga kaca jendela pecah dan pintu gerbang menuju masjid rusak. Perusakan tersebut sudah dilaporkan ke kepolisian.

Ketua FPI Kota/Kabupaten Bandung Soirin Ahmad Abdullah mengaku siap menghadapi laporan dari jemaah Ahmadiyah Indonesia. ”Masalahnya, tak pernah ada sanksi bagi mereka (Ahmadiyah) bila tetap berkegiatan,” kata Soirin.

Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Martinus Sitompul memastikan akan menindaklanjuti laporan pengelola Masjid An Nasir. Untuk saat ini, belum ada seorang pun yang dijadikan tersangka dalam perusakan tersebut.

Insiden perusakan masjid ini disesalkan Saeful Abdullah dari Forum Silaturahmi Ormas Islam (FSOI). Kota Bandung selama ini dikenal kondusif serta memiliki masyarakat toleran. Di Jakarta, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Komaruddin Hidayat dan Ketua Umum Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) Siti Musdah Mulia juga menilai, perusakan masjid jemaah Ahmadiyah telah menodai kesucian Idul Adha 1433 H dan melanggar hukum.

”Kesan saya, pemerintahan sekarang meninggalkan persoalan yang tidak tuntas dan sewaktu-waktu bisa meledak. Karena sudah berulang kali terjadi dengan aktor dan obyek yang sama, wajar publik meragukan kesungguhan pemerintah, apakah ini pembiaran, tidak tegas, atau tidak mampu menyelesaikan masalah?” katanya. (ELD/IAM)