Rakhine Kembali Rusuh

Akan tetapi, secara politik, warga Rohingya dilibatkan dalam pemilihan umum akhir tahun 2010, yang hasilnya membentuk Pemerintah Myanmar saat ini. Mereka bahkan punya perwakilan partai politik.

Sebagai warga negara yang tidak diinginkan, warga Rohingya sejak lama mengalami kekerasan dan pengusiran, yang berkali-kali dilakukan secara sistematis oleh Pemerintah Myanmar.

Ruang gerak, akses terhadap kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan hak asasi mereka pun juga sangat dibatasi.

Hingga saat ini, kedua belah pihak masih saling menyalahkan satu sama lain terkait kerusuhan berdarah yang kembali terjadi kali ini.

Terkait kerusuhan berdarah Juni lalu, Pemerintah Myanmar menolak upaya penyelidikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan membentuk komisi penyelidikan sendiri.

Pemerintah juga sempat menolak pembukaan kantor perwakilan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang hendak membantu warga Rohingya.

Menurut Chris Lewa, Ketua Arakan Project yang memperjuangkan hak-hak warga Rohingya, warga Myanmar hanya ingin kelompok minoritas itu pergi dari Myanmar.

(AFP/AP/BBC/DWA)