Israel Tegaskan Hak Membangun di Jerusalem

JERUSALEM, KOMPAS.com - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, Minggu (21/10), menepis kecaman Uni Eropa mengenai rencana pemerintahnya untuk membangun apartemen di daerah sengketa Jerusalem. "Kami tidak melakukan pembatasan apa pun pada pembangunan di Jerusalem," kata Netanyahu setelah pertemuan mingguan kabinet.

Ia menyampaikan hal itu untuk menanggapi pernyataan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Catherine Ashton, yang mengeritik tindakan tersebut. Jumat, Ashton mengecam keputusan Kementerian Dalam Negeri Israel, yang sehari sebelumnya mensahkan pembangunan 797 apartemen di permukiman paling selatan di kota itu, Gilo, yang berada tepat di luar garis gencatan senjata 1949.

"Permukiman tidak sah berdasarkan hukum internasional dan mengancam akan membuat penyelesaian dua negara jadi tak mungkin," kata pernyataan yang dikeluarkan kantor Ashton. "Uni Eripa telah berulangkali mendesak pemerintah Israel agar segera mengakhiri semua kegiatan permukiman di Tepi Barat Sungai Jordan, termasuk Jerusalem Timur, sejalan dengan kewajibannya berdasarkan peta jalan," lanjut pernyataan dari kantor Ashton itu.

Namun, menurut Netanyahu, "seperti pembangunan yang berlangsung di London, Paris, Washington atau Moskwa, Israel membangun di Jerusalem. Kami memiliki hubungan yang tak kurang tua dan kuat dengan ibu kota kami."

Menteri Luar Negeri Israel, Avigdor Lieberman, juga tak menyia-nyiakan waktu dalam menanggapi pernyataan Ashton. "Permukiman Gilo adalah bagian tak terpisahkan Jerusalem, dan Jerusalem adalah bagian tak terpisahkan Israel," kata Lieberman, Satu.

Gilo, dengan 60.000 warga, dimasukkan ke dalam perbatasan kotapraja Jerusalem oleh penguasa Yahudi. Israel mengklaim Gilo adalah salah satu permukiman Jerusalem, sementara PBB dan Palestina menyatakan Gilo adalah permukiman Yahudi di Jerusalem Timur.