Hamas Boikot Pemilu Lokal di Tepi Barat

Ramallah, Sabtu - Warga Palestina di wilayah Tepi Barat berpartisipasi dalam pemilihan umum pertama yang digelar sejak 2006, Sabtu (20/10). Namun, pemilu lokal untuk memilih kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah itu diboikot oleh Hamas.

”Kami tak mengakui legitimasi pemilu ini dan kami menyerukan agar pemilu ini dihentikan demi melindungi rakyat dan persatuan Palestina,” ujar Perdana Menteri Hamas Ismail Haniyeh.

Pihak Hamas, yang menguasai wilayah Palestina di Jalur Gaza, juga menyerukan kepada semua pendukung Hamas di Tepi Barat untuk tidak mengikuti pemilu tersebut. ”Para pendukung kami memahami bahwa kami tidak berpartisipasi dalam pemilu ini. Jadi, kami berharap, mereka tidak memilih siapa pun,” tutur Ahmed Atoun, anggota legislatif dari Hamas di Tepi Barat.

Menurut pejabat Komisi Pemilu Pusat Fared Tomallah, sekitar 515.000 pemilih terdaftar di 93 kota dan desa di Tepi Barat berhak menggunakan hak pilih mereka. Mereka memilih di 340 tempat pemungutan suara yang dibuka selama 12 jam sejak pukul 07.00 waktu setempat (12.00 WIB).

Mereka akan memilih satu di antara 4.696 kandidat, sekitar 25 persen di antaranya perempuan, untuk mengisi 1.064 kursi dewan perwakilan rakyat daerah. Tidak semua daerah administrasi di Tepi Barat menggelar pemilu karena para kandidat di setidaknya 181 wilayah administrasi maju tanpa tandingan, jadi langsung ditunjuk sebagai pemenang.

Kecewa

Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengaku kecewa karena pemilu lokal ini tidak digelar di Jalur Gaza yang dikuasai Hamas. Namun, ia berharap, Hamas segera mengikuti dengan menggelar pemilu serupa.

”Kami berharap, para saudara kami di Hamas akan mengizinkan proses demokratis berjalan di Gaza, tidak hanya untuk pemilu lokal, tetapi juga pemilu parlementer dan pemilu presiden,” ujar Abbas setelah memberikan suara di sebuah TPS di El Bireh, dekat Ramallah.

Perpecahan Hamas dan Fatah yang terjadi sejak pemilu parlemen nasional terakhir dimenangi secara mutlak oleh Hamas pada 2006. Ini membuat rakyat Palestina kehilangan kepercayaan terhadap para politisi. Para wakil rakyat pun kehilangan legitimasi sebab mereka sudah menduduki posisinya jauh melampaui batas waktu karena pemilu yang terus ditunda-tunda.

”Saya sudah tidak percaya lagi kepada para politisi itu. Saya sudah tak percaya lagi mereka akan mewujudkan negara (Palestina merdeka) atau apa pun,” ungkap Mahmoud Imran (22), mahasiswa hukum, di Ramallah.

Apati masyarakat semakin besar setelah partai Fatah, yang menguasai Tepi Barat, juga mulai pecah. Sebagian anggota Fatah memutuskan maju sebagai calon independen. (AFP/Reuters/AP/DHF)