Myanmar Batalkan Pembukaan Kantor OKI

KOMPAS.com — Presiden Myanmar, Thein Sein, memutuskan untuk menghentikan rencana pembukaan kantor Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)  di negara itu. OKI rencananya akan membuka kantor di dua kota Myanmar untuk membantu Muslim Rohingya yang terkena dampak kekerasan antara umat beragama beberapa waktu lalu.

Pernyataan dari kantor kepresidenan Myanmar mengatakan bahwa kantor tersebut tidak sejalan dengan keinginan warga. Sebelumnya, ribuan biksu Buddha melakukan serangkaian unjuk rasa untuk menentang rencana pembukaan kantor OKI.

Bulan Juni tahun ini, marak kekerasan antara umat Buddha dan Islam di negara bagian Rakhine, yang menyebabkan sekitar 80 orang tewas dan 4.000 rumah hancur dibakar.

Sejumlah negara Islam, yang bergabung di OKI, menyatakan pemeluk Islam mendapat perlakuan yang tidak adil, baik saat berupaya mengatasi bentrokan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Dianggap pendatang gelap

Hari Senin 15 Oktober, beberapa jam sebelum pengumuman, sejumlah biksu dan warga kembali menggelar unjuk rasa di Rangoon dan Mandalay. Mereka membawa spanduk bertuliskan "Keluar OKI" dan "Tidak ada OKI".

Sebagian mengatakan tidak akan menghentikan unjuk rasa sampai pemerintah memutuskan untuk menghentikan rencana pembukaan kantor OKI. "OKI hanya untuk orang Bengali dan bukan untuk kami," tutur Pyin Nyar Nanda, salah seorang biksu yang ikut unjuk rasa kepada kantor berita Reuters.

Pekan lalu OKI menyatakan kepada sejumlah kantor berita bahwa mereka sudah mendapat izin untuk membuka kantor di Myanmar. Namun, OKI menyatakan kepada BBC belum menerima surat pemberitahuan dari pemerintah Myanmar mengenai pembatalan kantor tersebut hingga Senin (15/10/2012) tengah hari waktu London.

Pemerintah Myanmar menganggap warga Rohingya—yang diperkirakan berjumlah sekitar 800.000—lebih merupakan orang Bengali yang merupakan pendatang gelap di Myanmar.