Pemimpin MILF Tiba di Manila

Manila, Minggu - Sekitar 200 anggota kelompok separatis Filipina selatan, yang dipimpin tokoh Front Pembebasan Islam Moro, Murad Ebrahim, hari Minggu (14/10) tiba di Manila untuk menyambut acara penandatanganan perjanjian damai awal, Senin ini.

Jika perdamaian bisa tercapai, hal itu akan menjadi langkah termaju dalam 15 tahun negosiasi yang nyaris tak mendapatkan titik temu, antara MILF dan Pemerintah Filipina.

Pergolakan di Filipina selatan tercatat sebagai salah satu pergolakan terpanjang di Asia yang menewaskan sekitar 150.000 jiwa sejak 1970-an, dan melibatkan kelompok bersenjata yang berkekuatan sekitar 11.000 orang. Korban yang terpaksa harus tercerabut dari tempat tinggalnya dan mengungsi diperkirakan sekitar dua juta jiwa.

Kerangka pakta perdamaian antara kelompok pembangkang dan pemerintah itu sebenarnya sudah disepakati, 7 Oktober lalu, di Malaysia, setelah melalui negosiasi alot selama 15 tahun.

Kini, untuk pertama kalinya, pemimpin MILF Murad Ebrahim akan menginjakkan kakinya di Istana Kepresidenan Malacanang di Manila. Murad, Senin ini, akan disambut dengan karpet merah oleh Presiden Filipina Benigno Aquino III. Aquino diam-diam telah menemui Murad untuk pertama kalinya dalam sebuah pertemuan rahasia di Tokyo, Jepang, tahun silam.

Pakta perdamaian yang akan ditandatangani Murad Ebrahim ini rencananya akan disaksikan Presiden Aquino serta Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, yang menjadi penengah negosiasi.

Aksi unjuk rasa

Hari Minggu, aksi unjuk rasa untuk mendukung penandatanganan perjanjian itu digelar sekitar 300 orang di Manila. Mereka berdatangan dari Filipina selatan, dan menggelar aksi di luar istana kepresidenan.

Keamanan ibu kota Filipina tampak mulai diperketat meskipun diperkirakan tidak akan ada aksi kerusuhan. Persetujuan di antara kedua pihak akan ditandatangani negosiator dari pihak pemerintah, Marvic Leonen, dengan perwakilan MILF Mohagher Iqbal.

Pakta perdamaian ini akan menjadi pegangan bagi upaya kesepakatan lainnya menyangkut berbagai isu besar, termasuk tentang pemberian kekuasaan dan pembagian penghasilan di wilayah Mindanao yang kaya sumber daya alam, tetapi sampai kini masih jadi daerah miskin.