Sudan-Sudan Selatan Capai Kesepakatan

ADDIS ABABA, KOMPAS.com - Sudan dan Sudan Selatan telah mencapai kesepakatan tentang keamanan perbatasan dan produksi minyak, antara lain akan mengijinkan ekspor minyak dari Sudan Selatan melalui Sudan, seperti disampaikan oleh juru bicara kedua negara.

Pemimpin dua negara yang bertetangga ini menyepakati sebagian keputusan penting setelah kebuntuan yang terjadi dalam pembicaraan empat hari di ibukota Ethiopia, Addis Ababa. Tetapi sejumlah masalah penting masih belum dapat diselesaikan, termasuk sengketa perbatasan.

Dua negara dipaksa untuk mengakhiri konflik bersenjata yang telah menewaskan banyak korban. Keduanya memperebutkan fasilitas minyak dan wilayah perbatasan.

PBB mengancam akan memberikan sanksi terhadap Sudan dan Sudan Selatan jika mereka tidak berhasil mencapai kesepakatan yang komprehensif.

Kesepakatan terbatas

Uni Afrika yang menjadi mediator dalam pembicaraan tersebut belum mengkonfirmasi telah dibuatnya kesepakatan, tetapi Presiden Sudan Omar al-Bashir dan Presiden Sudan Selatan Salva Kiir diperkirakan akan menandatangani perjanjian pada Kamis (27/9) pagi.

Sejumlah rincian isi perjanjian telah dipublikasikan, tetapi juru runding kedua negara mengatakan telah menyepakati demiliterisasi sebuah zona penyanga perbatasan. Mereka juga mengatakan adanya kesepakatan ekonomi yang mengijinkan Sudan Selatan untuk memulai kembali produksi minyak.

Tetapi sengketa wilayah di Abyei belum disepakati, ataupun terhadap zona perbatasan yang diklaim kedua negara.

Ketika Sudan Selatan merdeka pada Juli 2011, menguasai dua pertiga sumber minyak di negara ini, sementara Sudan menguasai fasilitas ekspor dan produksi. Pada Januari, Sudan Selatan menghentikan produksi minyak dan menuduh Sudan mencuri sumber alamnya. Kondisi itu menyebabkan ekonomi kedua negara terancam.

Sudan Selatan, yang sebagian besar warganya penganut Kristen dan agama tradisonal, terlibat perang dengan Sudan yang berpenduduk mayoritas Muslim, selama beberapa dekade.