Pemimpin Muslim Serukan Stop Penistaan Agama

NEW YORK, KOMPAS.com — Para pemimpin Muslim menuntut tindakan internasional untuk menghentikan penistaan agama dalam satu tantangan terhadap pembelaan Presiden Barack Obama bagi kebebasan berpendapat dalam pidatonya di Majelis Umum PBB, Selasa (25/9/2012).

Obama mengecam keras "aksi kekerasan dan sikap yang tidak bertoleransi" dalam pidatonya itu. Ia mengatakan, para pemimpin dunia memiliki kewajiban menentang serangan-serangan yang mematikan terhadap para warga Amerika dalam dua pekan belakangan ini akibat film anti-Islam yang dibuat di Amerika Serikat.

Namun para raja, presiden, dan kepala negara-negara Muslim mengatakan bahwa negara-negara Barat harus menghentikan sikap Islamfobia mereka setelah terjadi protes-protes keras terhadap film yang menghina Nabi Muhammad itu.

Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dalam sidang Majelis Umum PBB itu mengatakan film Innocence of Muslims itu adalah satu "wajah buruk" dari penistaan agama.

Ia mengutip Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang mengatakan bahwa "siapa pun harus mematuhi moralitas dan ketertiban publik" dan karena itu kebebasan berekspresi itu tidaklah mutlak.

Ia menyerukan "satu perjanjian internasional untuk mencegah secara efektif penistaan dan permusuhan atau aksi kekerasan didasarkan pada agama atau kepercayaan".

Raja Abdullah II dari Jordania, dalam pidatonya di majelis itu, menentang film tersebut dan aksi kekerasan yang ditimbulkannya.

Presiden Pakistan Ali Zardari mengutuk apa yang ia sebut "penistaan" terhadap umat Islam, dan menuntut PBB melakukan tindakan.

"Kendati kami tidak pernah memaafkan aksi kekerasan, masyarakat internasional jangan menjadi pengawas yang bungkam dalam menghadapi tindakan-tindakan jahat seperti itu, yang merusak perdamaian dunia dan membahayakan keamanan dunia dengan menyalahgunakan kebebasan berekspresi," katanya di sidang Majelis Umum itu.

Presiden Afganistan mengecam "kebejatan moral dari orang-orang yang fanatik" yang membuat film Innocence of Muslims, yang memicu aksi kekerasan.

"Ancaman Islamfobia adalah satu gejala yang meresahkan yang mengancam perdamaian dan prinsip hidup berdampingan secara damai," tambahnya dalam pidatonya itu.

Obama mengatakan tidak dapat melarang film itu, yang kabarnya dibuat oleh penganut Koptik Mesir, karena Konstitusi AS melindungi hak untuk bebas berbicara.

"Sebagai Presiden dari negara kami, dan panglima tertinggi militer kami, saya menerima kecaman-kecaman keras setiap hari, dan saya selalu membela hak mereka untuk hal seperti itu," kata Obama kepada para pemimpin dunia di KTT PBB itu.

"Kecaman-kecaman dalam dua minggu belakangan ini bukan hanya satu kecaman terhadap AS. Itu juga satu serangan terhadap cita-cita yang menjadi dasar bagi pembentukan PBB, gagasan bahwa rakyat dapat menyelesaikan perbedaan-perbedaan mereka secara damai," tambahnya.

Obama berusaha mencari satu awal baru dalam hubungan dengan dunia Muslim dalam masa jabatan pertamanya. Namun, "warisan" dari perang-perang di Irak dan Afganistan, dengan kondisi bahwa pasukan AS masih tetap berada di sana untuk lebih dari satu tahun lagi, membuatnya sulit untuk dihilangkan.

Presiden Mesir Mohammad Mursi mengatakan, meskipun terjadi demonstrasi-demonstrasi anti-AS di Kairo, dukungan AS kepada negaranya dan negara-negara Arab lain yang dilanda pemberontakan dapat menjadi satu peluang bagi sikap untuk saling menghormati.

Dalam empat dasawarsa belakangan ini, "Rakyat Mesir menyaksikan pertumpahan darah rakyat Palestina. Mereka juga melihat Pemerintah AS berat sebelah dalam menghadapi kepentingan rakyat Palestina. Jadi, kebencian dan kegelisahan muncul di Mesir dan di kawasan itu, terkait apa yang mereka lihat itu," kata Mursi dalam wawancara dengan stasiun televisi PBS.

"Unjuk rasa-unjuk rasa itu adalah satu ekspresi kemarahan yang tinggi dan penolakan atas hal itu," tambah Mursi. "Dan, Kedubes AS merupakan simbol dari rakyat dan Pemerintah AS."

Berita-berita terkait film kontroversial Innocence of Muslims dapat dikuti di Liputan Khusus Reaksi atas Film Innocence of Muslims.