Kompas.com - 26/09/2012, 11:05 WIB
EditorKistyarini

NEW YORK, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Sidang Ke-67 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa (25/9/2012) waktu setempat, menyerukan perlunya protokol internasional antipenistaan agama guna mencegah konflik dan menjaga perdamaian dunia.

"Instrumen ini, yang merupakan produk dari konsensus internasional, harus dapat menjadi referensi yang dipatuhi komunitas dunia," kata Presiden yang berpidato di hari pertama sidang tersebut bersama dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan Presiden Perancis Francois Hollande.

Presiden Yudhoyono mengatakan bahwa sebagai sebuah negara yang menghormati keberagaman budaya dan agama, Indonesia menyerukan penghormatan dan pemahaman yang sama dari kelompok-kelompok keyakinan yang berbeda.

Ia menilai, sekalipun ada sejumlah inisiatif yang dilakukan beberapa negara di PBB dan sejumlah forum lain, pelecehan terhadap agama-agama di dunia tetap terjadi.

"Dalam hal ini kita menyaksikan kembali wajah jelek dari bentuk penistaan agama dalam film Innocence of Muslims yang saat ini menyebabkan keresahan internasional," katanya.

Presiden menggarisbawahi bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia telah menjelaskan bahwa dalam menjalankan kebebasan berekspresi setiap orang harus mematuhi moralitas dan ketertiban publik. "Jadi, kebebasan berekspresi tidak absolut," ujar Presiden menegaskan.

Selain menyerukan perlunya protokol internasional anti-penistaan agama, Presiden juga mengatakan bahwa dunia internasional perlu mempromosikan proses dialog di antara umat beragama, peradaban, dan kebudayaan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, tambah Presiden, dialog itu jangan hanya berhenti pada dialog, tetapi juga diterjemahkan ke kerja sama nyata sehingga individu dari beragam agama dan budaya dapat bekerja sama dan saling peduli.

"Komunitas-komunitas itu akan menjadi benteng bagi perdamaian sehingga akan sulit atau bahkan mustahil untuk munculnya konflik senjata dalam bentuk apa pun," katanya.

Selain melanjutkan proses dialog antaragama, menurut Presiden, hal lain yang perlu dikembangkan adalah diplomasi preventif. "Hampir semua sengketa pada dasarnya sulit diselesaikan. Mereka tumbuh sebagai sesuatu yang tampak abadi, tetapi sejarah membuktikan berbeda. Cepat atau lambat, akan terdapat pertemuan berbagai faktor yang akan menciptakan peluang untuk menyelesaikan sengketa dan menghilangkan konflik," kata Presiden.

Presiden Yudhoyono merupakan kepala negara kesembilan yang berpidato pada hari pertama sesi debat Majelis Umum tersebut. Selama 15 menit ia mengemukakan pandangan dan pengalaman Indonesia terkait upaya penyelesaian konflik secara damai, terutama selaras dengan keberhasilan ASEAN.

Berita-berita terkait film kontroversial "Innocence of Muslims" dapat dikuti di Liputan Khusus Reaksi atas Film "Innocence of Muslims".

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.